Arab Saudi Ingin Belajar Reformasi Subsidi BBM dari Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Indonesia mendapatkan kesempatan untuk memaparkan keberhasilan pemerintah menjalankan kebijakan reformasi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam forum pertemuan para Menteri Keuangan (Menkeu) dan Gubernur Bank Sentral antar negara-negara anggota G20 di Baden-baden, Jerman pada 17-18 Maret 2017.

Keberhasilan Indonesia ini yang kemudian menarik minat Arab Saudi untuk mempelajarinya dari Indonesia.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan, awalnya Presidensi Jerman yang meminta Indonesia bersama Brasil untuk berbagi pengalaman dalam melaksanakan reformasi subsidi BBM.

Untuk diketahui, kebijakan reformasi BBM bersubsidi mulai dijalankan pemerintah Joko Widodo (Jokowi) pada 2014, yakni memangkas subsidi BBM dari sekitar Rp 200 triliun dan dialihkan untuk kegiatan produktif seperti membangun infrastruktur.

"Usaha Indonesia untuk mengurangi subsidi BBM yang tidak efisien dan tidak tepat sasaran menjadi bantuan langsung kepada kelompok miskin dinilai sebagai usaha positif oleh komunitas global," kata Sri Mulyani dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (20/3/2017)

Usai pemaparan ini, dia mengungkapkan, Menkeu Saudi Arabia menyampaikan keinginannya untuk mempelajari pengalaman Indonesia tersebut, sehubungan dengan masalah sama yang dihadapi negaranya.

"Pada tahun ini, Indonesia mencoba untuk melangkah lebih jauh melalui keinginan untuk melakukan peer review kebijakan reformasi subsidi BBM," ujar Sri Mulyani.

Peer review ini merupakan salah satu sarana antar negara untuk dapat saling bertukar pengalaman dan pengetahuan dalam memperbaiki tata cara reformasi subsidi BBM saat ini.

Dalam pertemuan tersebut, Sri Mulyani juga melakukan pertemuan bilateral negara anggota G20 lainnya, seperti Prancis, Australia, China, dan Kanada, serta organisasi internasional (OI), seperti OECD.

Agenda utama yang dibahas adalah Indonesia meminta dukungan negara negara dan OI tersebut untuk implementasi AEOI dan keanggotaan Indonesia di lembaga internasional anti pencucian uang (Financial Action Task Force/FATF).

Hasil dari negosiasi bilateral tersebut menunjukkan hasil yang positif di mana negara negara dan OI yang ditemui mendukung sepenuhnya keinginan Indonesia tersebut.  

RI Didorong Investasi ke Afrika

G20 di bawah Presidensi Jerman juga mendorong penguatan kerja sama dengan negara-negara di Afrika melalui program “Compact with Africa”. Agenda tersebut bertujuan untuk meningkatkan investasi dari swasta, terutama pada sektor infrastruktur, melalui perbaikan kerangka kerja.

"Kami mendukung program tersebut dan siap mendorong keterlibatan lebih besar sektor swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia untuk memanfaatkan program ini sebagai kesempatan memperluas investasi dan usaha ke benua Afrika," Sri Mulyani mengatakan.

Sementara itu, keterlibatan pemerintah Indonesia selama ini telah dilakukan melalui program kerja sama selatan-selatan dan triangular serta melalui lembaga keuangan internasional, termasuk peningkatan komitmen Indonesia di International Development Association (IDA)-Bank Dunia.

Untuk memperkuat agenda tersebut, Indonesia meminta agar G20 dapat menugaskan Global Infrastructure Hub (GIH) dan Global Infrastructure Connectivity Alliance (GICA) yang digagas Indonesia dan sejumlah negara G20 untuk secara optimal berkontribusi dalam membantu mekanisme dan kesiapan pembiayaan infrastruktur di negara-negera benua Afrika.

Selanjutnya, dibahas juga aliran modal lintas negara yang dianggap dapat menciptakan peluang untuk melakukan diversifikasi investasi dan menunjang pertumbuhan untuk memajukan ekonomi global.

Namun, risiko volatilitas aliran modal dapat mengancam stabilitas pasar keuangan yang berujung pada ketidakpastian pertumbuhan ekonomi.

"G20 di tahun ini melakukan analisa aliran modal dan mitigasi risiko volatilitas untuk meningkatkan ketahanan perekonomian, khususnya pada sistem keuangan global," Sri Mulyani menerangkan.

Multilateral Development Banks (MDBs) memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan  ketahanan ekonomi. Oleh karena peran tersebut, koordinasi diantara MDBs menjadi salah satu fokus agenda pada G20 tahun ini.

Presidensi Jerman mengusulkan adanya prinsip untuk koordinasi efektif antara IMF dan MDBs. Prinsip tersebut didasarkan pada pentingnya MDBs untuk memperhatikan rekomendasi analisa makro ekonomi dari IMF dalam memberikan pembiayaan kepada suatu negara, terutama dalam masa kondisi makro ekonomi yang tidak stabil.

"Melalui koordinasi tersebut diharapkan bantuan pembiayaan dari MDBs dapat mendukung perbaikan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi," kata Sri Mulayani.

Indonesia secara khusus, meminta kepastian agar proses koordinasi tersebut tidak dibebankan dalam perhitungan pembiayaan kepada negara miskin dan berkembang. G20 tetap melanjutkan agenda reformasi regulasi sektor keuangan yang merupakan komitmen G20 tahun-tahun sebelumnya.

Isu mengenai keuangan digital juga menjadi pembahasan baru oleh G20 mengingat perkembangan teknologi keuangan  yang mendorong inovasi keuangan yang bermanfaat positif bagi konsumen.

Perkembangan teknologi keuangan juga memerlukan pengawasan secara tepat untuk mencegah ketidakstabilan aliran modal, kejahatan cyber, dan risiko lainnya.  

Penekanan diskusi mengenai agenda green finance diarahkan pada dua isu yaitu tentang Perbaikan dan penyediaan Publicly Available Environmental Data (PAED) dan Enhancing Environmental Analysis (ERA) untuk membantu pembuatan keputusan di sektor keuangan.

G20 mendorong proses diskusi tersebut dan usaha untuk mengidentifikasi bentuk dukungan dalam integrasi isu keuangan ke dalam pembuatan keputusan oleh institusi keuangan.