Semua Anak Buah Sri Mulyani Sudah Lapor Kekayaan ke KPK

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan, sebanyak 29.806 pegawai telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).  Hal itu merupakan penyelenggara negara yang wajib menyampaikan LHKPN (PNWL LHKPN).

"Dari 29.806 PNWL LHKPN Kemenkeu berdasarkan data kepatuhan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2016, seluruhnya per 17 Maret 2017 telah melaksanakan kewajibannya," kata Kepala Biro KLI Kemenkeu, Nufransa Wira Sakti dalam keterangan resminya Jakarta, Senin (20/3/2017).

Berdasarkan hasil verifikasi bukti pengiriman atau tanda terima formulir LHKPN dan konfirmasi menyeluruh kepada 11 unit Eselon I yang dilakukan Sekjen Kemenkeu, dari 187 PNWL, sebanyak 112 orang telah melaporkan LHKPN kepada KPK.

"Sedangkan 75 orang diusulkan untuk dihapus dari daftar PNWL LHKPN Kemenkeu karena bukan termasuk kriteria wajib lapor yang disyaratkan dalam peraturan, menjalani tugas belajar, pensiun, meninggal dunia, maupun diberhentikan sebagai PNS atau mengundurkan diri," jelas Nufransa.

Tingkat kepatuhan 100 persen ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menkeu Sri Mulyani pada 14 Maret lalu. "Menkeu memberi waktu 3 hari kepada PNWL yang belum melaporkan LHKPN untuk menunaikan kewajibannya. Kepatuhan ini jadi kriteria dalam menetapkan hasil mutasi, promosi, dan seleksi jabatan," dia menuturkan.

Untuk diketahui, LHKPN merupakan daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara beserta harta yang dimiliki suami atau isteri dan anak yang masih dalam tanggungan. Dilaporkan dengan tata cara yang ditetapkan KPK. Kepatuhan penyampaian LHKPN menjadi indikator utama KPK dalam melaksanakan monitoring terhadap penyelenggara pemerintahan.