Sukses

Sri Mulyani Beri Subsidi Pembiayaan Perumahan Buat 175 Ribu Orang

Pemerintah mengalokasikan subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp 9,7 triliun.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyebut, Indonesia mengalami kekurangan pasokan (backlog rumah) sekitar 12 juta unit. Dalam rangka memenuhi ketersediaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pemerintah mengalokasikan subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp 9,7 triliun kepada 175 ribu rumah tangga di APBN 2017.

"Kalau kebutuhan rumah setiap tahun 1 juta unit, tapi baru 60 persen terpenuhi, maka ada backlog 10 juta-12 juta unit rumah. Jadi permasalahan ini tidak akan pernah selesai," ujar Sri Mulyani saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (27/3/2017).

Pemerintah mengalokasikan anggaran perumahan di APBN melalui dua skema. Pertama, menyalurkan anggaran langsung ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senilai Rp 24,47 triliun di 217 untuk membangun perumahan maupun permukiman.

Untuk mendukung MBR, lanjut dia, kebijakan di anggaran 2016, pemerintah sudah membangun 21.763 unit rumah susun (rusun) dan stimulan bagi peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 158.367 unit.

"Di 2017, target rusun yang terbangun 13.253 unit dan 108.000 unit stimulan bagi peningkatan kualitas rumah swadaya di berbagai lokasi di seluruh provinsi Indonesia," dirinya menjelaskan.

Skema kedua, meningkatkan akses ke pembiayaan perumahan secara tidak langsung dalam bentuk PMN ke SMF sebesar Rp 1 triliun di 2016-2017. Sejak 2005, perusahaan telah mengalirkan dana dari pasar modal ke pernyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sampai dengan 31 Desember 2016 kumulatif mencapai Rp 27,4 triliun.

Dari seluruh dana yang dialirkan tersebut, telah membiayai kurang lebih 570 ribu debitur KPR untuk 570 ribu rumah dari Aceh sampai Papua.

Sri Mulyani lebih jauh menuturkan, pemerintah mengucurkan bantuan KPR FLPP, subsidi selisih bunga yang dikelola Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) sebesar Rp 9,7 triliun di APBN 2017.

"Targetnya Rp 9,7 triliun kepada 175.000 rumah tangga MBR atau naik sedikit dari penyaluran pembiayaan perumahan sebesar Rp 9,2 triliun kepada 83.493 rumah tangga MBR di 2016 berupa KPR FLPP, subsidi selisih bunga," katanya.

Menurut Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, meski dari sisi anggaran cukup besar alokasinya, namun secara jumlah unit rumah yang dibangun masih sangat kecil untuk mengejar kekurangan pasokan rumah yang mencapai 12 juta unit.

"Jadi saya imbau kepada SMF untuk melakukan fungsinya, terus berinovasi selaku lembaga pembiayaan sekunder bagi perumahan dan memperbaiki prestasinya dalam penggunaan dana serta menerapkan asas kehati-hatian," tandas Sri Mulyani. (Fik/Gdn)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.