Sukses

Donald Trump Bakal Tiru Kebijakan Presiden Jokowi Ini

Pemerintah diminta untuk mempersiapkan berbagai potensi risiko yang timbul akibat kebijakan presiden AS Donald Trump.

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump nampaknya terus menjalankan kebijakan proteksionisme sesuai janjinya saat masa kampanye. Berbagai upaya tengah dilakukan untuk itu, seperti keluar dari Trans Pasific Partnership (TPP).

Tidak hanya itu, kali ini, untuk menarik dolar kembali ke AS, Trump akan meniru kebijakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dengan cara meluncurkan kebijakan sejenis dengan tax amnesty atau pengampunan pajak.

"Trump ini seolah-olah meniru Presiden Jokowi, dia akan bikin semacam Tax Amnesty. Dia tahu selama ini perusahaan AS yang investasi di luar negeri kalau masuk ke AS akan dikenakan pajak yang rendah," kata Ketua sekaligus Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia, Christianto Wibisono‎ dalam diskusi 'GLobal Trade Opportunity Vs Trumponomics: Indonesia Inc Strategic Compotitiveness' yang diadakan oleh Pusat Data Bisnis Indonesia‎ (PDBI) di Hotel JW Marriot, Jakarta, Rabu (29/3/2017).

Dengan kembalinya dolar ke AS, maka akan memperkuat nilai tukar dolar AS terhadap beberapa mata uang asing di dunia. Di sisi lain, 'pulang kampung'nya dolar ke AS bisa memicu peningkatan industri di negeri Paman Sam itu sendiri.

Untuk itu dirinya meminta kepada pemerintah untuk mempersiapkan berbagai potensi risiko yang timbul akibat kebijakan-kebijakan Donald Trump pasca menjadi Presiden.

Saat ini, Christianto mengakui, fundamental ekonomi Indonesia sangat baik jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Hanya saja berbagai ekspansi ekonomi perlu didorong untuk memperkuat amunisi Indonesia dalam menghadapi berbagai sentimen itu.

Ekspansi yang dicontohkan adalah dalam hal perdagangan. Perdagangan Indonesia dengan AS saat ini masih kecil, baru sekitar US$ 25 miliar per tahun, kalah jika dibandingkan Vietnam yang sudah sekitar US$ 50 miliar per tahun.

"Kita harus siapkan paket penawawaran dengan AS, apa saja yang berpotensi. Dan penawaran itu harus dilakukan secara bilateral, karena era free lunch in the world‎ sudah berakhir, sekarang sudah masuk ke era you have to pay for your lunch," tutur Cristianto. (Yas)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.