Jonan: Komitmen Seluruh Sektor, Kunci Sukses Implemetasi RUEN

Liputan6.com, Jakarta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, hari Kamis (30/3) kemarin memimpin Sidang Anggota ke-21 Dewan Energi Nasional (DEN). Agenda Sidang DEN yakni untuk memastikan implementasi Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) sesuai tugas dan tanggung jawab para Kementerian yang tercantum dalam RUEN. Komitmen Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah menjadi kunci utama suksesnya pelaksanaan RUEN.

Sebagaimana diketahui bahwa RUEN yang merupakan amanat dari Kebijakan Energi Nasional (KEN) telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 22 Tahun 2017 pada tanggal 2 Maret 2017. Di dalam RUEN terdapat Matriks 383 Program kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran KEN dan RUEN.

Dari 383 kegiatan tersebut, Kementerian ESDM mendapatkan tanggung jawab terbanyak untuk melaksanakan 237 kegiatan. Selanjutnya Pemerintah Daerah dengan kewajiban tugas dan tanggung jawab sebanyak 102 kegiatan. Seluruh kegiatan Pemerintah Daerah ini harus diakomodir dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED).

Untuk mengawal penyusunan RUED, Menteri ESDM Ignasius Jonan meminta agar para Anggota DEN, yang terdiri dari Anggota Unsur Pemerintah (AUP) Anggota dan Unsur Pemangku Kepentingan (AUPK), membagi tugas mengawal penyusunan RUED untuk tiap wilayah.

"Saya minta agar dibagi setidaknya ada 1 AUP dan 1 AUPK bertanggung jawab untuk mengawal penyusunan RUED per klaster, misalnya klaster Jawa Bali oleh 1 AUP dan 1 AUPK, selanjut klaster NTB, NTT dan seterusnya juga begitu", ungkap Jonan.

Untuk mendukung penyusunan RUED, Jonan juga meminta agar Perguruan Tinggi di Provinsi juga terlibat. "Ada baiknya Perguruan Tinggi di tiap Provinsi turut dilibatkan untuk memperkuat penyusunan RUED. Semua pihak agar bisa terlibat, agar ada sense of ownership terhadap RUED, sehingga dalam implementasi nantinya lebih workable", ungkap Jonan.

RUEN merupakan arah pengelolaan energi Indonesia jangka panjang untuk mewujudkan pembangunan nasional yang adil dan berkelanjutan. Fokus penyediaan energi akan diprioritaskan di wilayah yang masih minim energi khususnya di Indonesia Timur.

"Energi adalah alat untuk meratakan pembangunan pembangunan" ujar AUPK DEN, Sony Keraf.

Pada kesempatan Sidang Anggota DEN tersebut, AUPK juga menyampaikan skenario untuk mencapai sasaran 23% porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional tahun 2025, diantaranya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air skala besar di Papua dan Kalimantan Utara. Industri perlu dibangun di wilayah tersebut seperti Inalum di Sumatera Utara.

Selain itu, juga diusulkan untuk mewajibkan pembangunan pembangkit listrik pada tiap pabrik pengolahan kelapa sawit, konsep dana pengembangan EBT melalui carbon tax, dan strategi pembangunan pembangkit listrik solar cell rooftop, listrik dari sampah, pembangkit listrik tenaga angin di gunung dan pantai.

Powered By:

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)