Sukses

Pembahasan Pemindahan Ibu Kota Masih Informal

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas melakukan kajian terkait pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Upaya merealokasi ibu kota Indonesia ini dilakukan untuk pembangunan Indonesia sentris.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Teten Masduki menyampaikan hal itu saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (7/4/2017).

"Sebenarnya sudah diwacanakan Presiden, tapi tentu mesti dibahas oleh Bappenas. Coba tanya Bappenas sudah sejauh mana," Teten mengatakan.

Dia mengaku, sudah ada pembahasan perihal pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya oleh Presiden Jokowi. Hanya saja masih bersifat informal. "Baru informal," ujar dia.

Teten menuturkan, realokasi ibu kota ini sangat penting untuk memeratakan pembangunan di wilayah Indonesia. Tidak melulu berpusat di Jawa saja. "Banyak urgensinya, paling penting Indonesia sentris," tutur dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, pihaknya akan melakukan kajian teknis terkait relokasi ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya. Kajian itu menyangkut beberapa hal, termasuk pentingnya pemindahan ini untuk pemerataan ekonomi di Tanah Air.

"Yang akan dikaji adalah urgensinya, termasuk kebutuhan menyeimbangkan perekonomian yang sangat terpusat di Jawa dan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi)," kata Bambang saat dihubungi Liputan6.com.

Kajian lainnya, Bambang menambahkan, menyangkut potensi pindahnya ibu kota pemerintahan dari Jakarta ke Palangkaraya. Sementara Jakarta tetap menjadi pusat perekonomian Indonesia.

"Yang dikaji kemungkinan pindahnya ibu kota pemerintahan. Jakarta tetap menjadi kota pusat perekonomian," ujarnya.

Bambang mengungkapkan, Kementerian PPN juga akan mengkaji skema pembiayaan pemindahan ibu kota karena pasti menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Kajian termasuk skema pembiayaan yang tidak memberatkan APBN," papar dia.

Bambang menuturkan, pemindahan ini penting karena sudah tercetus sejak era orde lama. "Wacana (pemindahan ibu kota) dari sejak Bung Karno," ucap Mantan Menteri Keuangan itu.

 

 

 

Artikel Selanjutnya
BI Minta Restu Jokowi Terapkan Redenominasi
Artikel Selanjutnya
Sri Mulyani Setuju Dana Kajian Pindah Ibu Kota Rp 7 Miliar