3 Bank Suntik Pinjaman ke PT SMI Buat Bangun Infrastruktur

Liputan6.com, Nusa Dua - Keuangan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) makin gemuk dengan pendanaan atau pembiayaan dari lembaga keuangan multilateral. Tercatat di awal tahun ini, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan itu meraih komitmen pembiayaan senilai US$ 1,2 miliar dari Bank Dunia, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), dan Islamic Development Bank (IDB).

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Bank Dunia dan AIIB menyepakati pendanaan kepada PT SMI masing-masing senilai US$ 100 juta, sehingga totalnya menjadi US$ 200 juta. Jika dihitung dengan kurs Rp 13.300 per dolar AS setara dengan Rp 2,67 triliun

"Yang US$ 200 juta untuk mendukung Regional Infrastructure Development Fund (RIDF) dan mengakselerasi infrastruktur di daerah," ucap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers The 3rd Islamic Development Bank Sovereign Investment Forum di Nusa Dua Bali, Selasa (11/4/2017).

Dalam event tahunan IDB Sovereign Investment Forum, PT SMI kembali mendapatkan pembiayaan yang berasal dari dana abadi atau Sovereign Wealth Fund (SWF) negara-negara anggota IDB senilai US$ 1 miliar. Komitmen ini ditunjukkan dengan penandatanganan enam poin perjanjian oleh Presiden IDB Bandar Al Hajjar dan Direktur Utama PT SMI Emma Sri Martini, disaksikan oleh Sri Mulyani.

Kata Sri Mulyani, enam poin di perjanjian itu meliputi kerja sama co-financing proyek dalam bentuk pinjaman, co-investment dalam bentuk ekuitas, explore fund supaya menarik SWF dalam berinvestasi, pendanaan untuk PT SMI, technical assistance, dan capacity building untuk Unit Usaha Syariah PT SMI.

"Pembiayaan yang dari IDB di luar fitur pinjaman pemerintah daerah," ujar dia.

Sementara itu, Direktur Utama PT SMI, Emma Sri Martini mengatakan, pinjaman AIIB dan Bank Dunia senilai US$ 200 juta bakal dikucurkan untuk proyek infrastruktur di daerah. Tujuannya mempercepat pembangunan infrastruktur oleh pemerintah daerah.

"Kalau yang IDB di luar fitur pinjaman daerah yang bisa diskemakan untuk proyek BUMN, swasta, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha. Jadi cakupannya lebih luas, tapi antara pembiayaan AIIB dan Bank Dunia serta IDB tidak overlapping, namun saling melengkapi dan memperkuat modal untuk pembangunan infrastruktur," jelas Emma.

Untuk diketahui, Emma mengungkapkan, pinjaman sebesar US$ 200 juta, terdiri dari US$ 100 juta dari Bank Dunia dan US$ 100 juta dari AIIB. Jika dihitung dengan kurs rupiah 13.300 per dolar AS, maka komitmen utang tersebut mencapai Rp 2,67 triliun.

Negosiasi sudah dilakukan, tapi belum efektif untuk penandatanganan. Jadi efektifnya mudah-mudahan di semester II-2017, sedangkan penyalurannya kepada pemerintah daerah (pemda) di 2018," kata dia.

Emma menjelaskan, perusahaan akan menerima dana tersebut untuk mendukung RIDF. RIDF kemudian akan menjadi tambahan akses kredit bagi pemerintah daerah untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur, termasuk penyediaan fasilitas air dan sanitasi, jalan, serta transportasi.

"Kami akan salurkan ke pemda dalam bentuk pinjaman daerah, penyerapannya tidak langsung tapi bertahap dalam 2 tahun untuk US$ 100 juta. Karena penugasan dijamin pemerintah melalui mekanisme interest rate, jadi tingkat bunganya sama untuk seluruh pemda, setara Surat Utang Negara (SUN) 5 tahun, plus marjin 0,75 persen," dia menerangkan.

Pinjaman daerah dari utang Bank Dunia dan AIIB yang dikelola PT Sarana Multi Infrastruktur ini, Emma mengakui, fokus untuk membiayai pembangunan infrastruktur daerah, di antaranya jalan kota, jalan provinsi, rumah sakit, pasar tradisional, dan proyek lainnya.

Tujuannya, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), dan mempercepat layanan publik.

"Dari pada multiyear menunggu alokasi anggaran 2-3 tahun baru terbangun, tapi dengan pinjaman di tahun pertama terbangun barangnya, tahun kedua menikmati hasilnya dan pelayanan publik bisa terlaksana dengan cepat," Emma menuturkan.

Dia menambahkan, sudah banyak pemda yang antre mengajukan pinjaman tersebut. Di antaranya Kalimantan Utara untuk pembangunan rumah sakit, wilayah Sulawesi seperti Konawe, Kolaka Utara, sampai Pemda Sorong dan Papua.

Pinjaman daerah tersebut sangat cocok untuk Indonesia Tengah dan Timur yang ingin mempercepat pembangunan, dan memperbesar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Sekarang banyak mengajukan pinjaman untuk membangun proyek transportasi, sarana kesehatan, irigasi, jalan, rumah sakit, dan pasar," tutur Emma.