Sukses

Menteri ESDM: Subsidi Elpiji 3 Kg Membengkak Bila Tak Diatur

Saat ini elpiji 3 kg masih bebas digunakan semua golongan masyarakat meski ini merupakan barang bersubsidi.

Liputan6.com, Jakarta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan ‎menyatakan jika penyaluran elpiji bersubsidi 3 Kilo gram (Kg) tidak dikendalikan bisa berakibat membengkaknya anggaran subsidi menjadi Rp 30 triiun pada tahun ini.

Jonan mengatakan, saat ini elpiji 3 kg masih bebas digunakan semua golongan masyarakat meski ini merupakan barang bersubsidi. Kondisi ini berakibat pada pembengkakan anggaran subsidi elpiji tahun ini, dari yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2017 sekitar Rp 20 triiun, menjadi Rp 30 triliun dan tahun depan menjadi Rp 40 triliun.

"Alokasi anggaran tahun ini elpiji Rp 20 triliun, kami khawatir kalau ini dilepas seperti begini, itu prediksi kami di akhir tahun ini saja bisa bengkak jadi Rp 30 triliun. Kalau dibiarkan tahun depan jadi Rp 40 triiun," kata Jonan, saat menandatangani nota kesepahaman perluasan kerjasama dengan Bank Indonesia, di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (13/4/2017).

Jonan mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk mengendalikan penggunaan elpiji bersubs‎idi agar perkiraan membengkaknya anggaran subsidi elpiji tidak terjadi.

Namun, untuk mengendalikan konsumsi elpiji 3 kg secara fisik melalui seleksi masyarakat yang berhak juga bukan hal mudah‎.

"Kemarin saya diskusi dengan Menteri Keuangan, kita ada kekhawatiran karena elpiji nggak ada bentuknya ya. Gas elpiji ya begitu saja bentuknya. Kalau ini dikendalikan secara fisik di lapangan bahwa yang boleh beli hanya masyarakat dengan golongan tertentu, ini tentunya sulit sekali," papar  Jonan.

Dia mengaku, instansinya telah menemukan solusi untuk mengendalikan konsumsi elpiji  yang dibungkus dengan tabung berkelir hijau tersebut. Yaitu dengan menerapkan sistem penyaluran subsidi secara tertutup, melalui kartu yang diisi dengan uang elektronik sebagai subsidi. Sistem ini telah berhasil diuji coba di Tarakan Kalimantan Utara.

"Karena ini negara kepulauan, sudah dicoba distribusi tertutup di Tarakan, Tarakan berhasil.  Jadi kami mengusulkan yaudah dimasukkan di kartu saja, disamping mendukung upaya cashless dari BI," tutup Jonan.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.