Sri Mulyani: Anggaran Bukan Buat Puaskan Para Birokrat

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta kepada aparatur sipil negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menggunakan anggaran sesuai dengan tujuan yakni menciptakan masyarakat adil dan makmur. Terlebih, anggaran pemerintah untuk belanja pegawai sudah relatif besar sehingga jangan sampai diboroskan untuk hal yang lain lagi.

Sri Mulyani menjelaskan, total belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 mencapai Rp 2.080 triliun. Jumlah tersebut sangat besar.

"Kalau dari sisi neraca pemerintah pusat, belanja pegawai mencakup 26,1 persen dari total anggaran belanja pemerintah pusat. Ini berarti sekitar seperempat dari anggaran kita dipakai untuk membayar gaji, tunjangan, untuk para birokrat," kata dia dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (10/5/2017).

Tidak hanya di pusat, porsi belanja pegawai di daerah pun relatif besar. Tahun lalu, alokasi belanja pegawai di 131 daerah porsi mencapai di atas 50 persen dari total belanja.

"Di daerah, persentase ini banyak yang jauh lebih besar. Untuk Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) 2016, (sebanyak) 131 daerah kabupaten dan kota, itu memiliki rasio belanja pegawai dan tunjangan terhadap total belanja daerah itu mencapai di atas 50 persen. Jadi APBD hanya untuk belanja pegawai," jelas Sri Mulyani.

Sri Mulani melanjutkan, ini akan menjadi pertanyaan bagi masyarakat. Apakah dengan belanja pegawai yang besar bisa memberikan pelayanan yang baik.

"Jangan lupa APBN dan APBD adalah alat untuk mencapai tujuan bernegara bukan alat memuaskan birokrat. Dan ini adalah suatu pertanyaan yang terus menerus yang harus kita tanyakan diri kita," ungkap dia.

Sri Mulyani berharap, dengan masuknya teknologi informasi membantu para PNS dalam menata belanja baik di pusat dan daerah. Bukan hanya itu, teknologi diharapkan dapat memperbaiki pelayanan ke masyarakat.

"Dengan adanya teknologi, kita berharap dengan birokrat yang sama dan anggaran sama mesti bisa melayani lebih baik. Dari sisi cara melakukan pekerjaan terutama dari sisi kecepatan, ketepatan, akuntabilitas. Harusnya teknologi mampu memperbaiki kinerja birokrasi," tutup dia. (Amd/Gdn)