Sukses

Ini Arah Ekonomi Indonesia di 2018

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah menerapkan beberapa strategi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan di tahun 2018. Hal tersebut dicapai melalui tiga langkah yakni optimalisasi pendapatan negara dengan menjaga iklim investasi, efisiensi belanja dan peningkatan belanja produktif untuk mendukung program prioritas. Serta, mendorong pembiayaan yang efisien, inovatif dan berkelanjutan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menerangkan, dari sisi pendapatan negara, pemerintah akan mengoptimalkan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Secara umum, dia mengatakan kebijakan penerimaan perpajakan diarahkan untuk meningkatkan rasio perpajakan dan kepatuhan namun dengan tetap menjaga iklim investasi.

"Pada tahun 2018, diharapkan tax ratio dapat mencapai 11-12 persen meningkat dibandingkan dengan tax ratio tahun 2016 sebesar 10,36 persen," kata dia dalam Rapat Paripurna di DPR RI Jakarta, Jumat (19/5/2017).

Pada sisi belanja, pemerintah akan meningkatkan kualitas belanja. Alokasi belanja barang didorong lebih efisien dan kualitas belanja modal ditingkatkan agar lebih produktif.

Pemerintah juga akan mendorong efektivitas program perlindungan sosial, subsidi yang lebih tepat sasaran, dan penguatan desentralisasi fiskal untuk mengakselerasi pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

"Untuk mendorong peningkatan kualitas SDM, pemerintah juga terus meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, perbaikan akses dan mutu layanan kesehatan, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi," ujar dia.

Sementara, untuk mendorong pertumbuhan dan stabilisasi ekonomi, pemerintah mengembangkan sektor unggulan seperti dukungan untuk mewujudkan ketahanan energi, ketahanan pangan, kemaritiman, pariwisata, dan industri.

Di sisi pembiayaan, pemerintah akan mendorong pembiayaan anggaran lebih efisien, inovatif, dan berkelanjutan.

"Rasio utang terhadap PDB akan terus dijaga dalam batas batas terkendali berkisar 27-29 persen. Pemerintah juga akan terus memperkuat postur anggaran dengan meminimalkan defisit primer. Pemanfaatan utang diarahkan untuk kegiatan yang benar-benar produktif sehingga menghindarkan warisan masalah bagi generasi yang akan datang," jelas dia.

Pemerintah juga konsisten mendukung pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan harga terjangkau dan mendorong penguatan pembentukan sovereign wealth fund (SWF).

"Pemerintah secara bertahap akan mulai membenahi sistem penggajian dan pensiun bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk memperbaiki kinerja, disiplin dan kualitas ASN serta perbaikan kesejahteraan dan kepastian hari tua, dan sekaligus memperkuat sumber pendanaan jangka panjang," tutup dia.

Artikel Selanjutnya
Saham Unggulan Tertekan, IHSG Lesu Selama Sepekan
Artikel Selanjutnya
7 Negara Ini Paling Gencar Atasi Jurang si Kaya dan si Miskin