10 Tahun Lagi, Daya Beli Warga Kota RI Tembus Rp 23.940 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Persatuan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) memprediksi daya beli konsumsi masyarakat kota di Indonesia akan mencapai nilai US$ 1,8 triliun atau sekitar Rp 23.940 triliun (kurs Rp 13.300 per dolar AS) dalam 10 tahun ke depan. Perkiraan tersebut didasarkan pada pertumbuhan kota-kota baru di daerah yang mengerek konsumsi masyarakat setiap tahun.

Ketua Umum Perhepi, Bayu Krisnamurthi mengungkapkan, persoalan konsumsi masyarakat di perkotaan sangat penting diperhatikan dalam rangka mendukung pemerintah menstabilkan harga pangan. Datanya menunjukkan, saat ini 60 persen konsumen Indonesia berada di perkotaan, sementara daya beli konsumen di kota mencapai 75 persen dari total daya beli nasional.

"Jadi jumlah orang atau konsumen 60 persen di kota, daya beli 75 persen dari total nasional ada di kota. Nilai daya belinya tahun ini sebesar US$ 0,8 triliun," kata dia saat membuka Seminar Nasional Mendorong Perubahan Persepsi dan Perilaku Konsumsi Pangan Daging dan Cabai di Hotel Sari Pan Pasific, Selasa (23/5/2017).

Bayu lebih jauh memproyeksikan, nilai daya beli konsumen di kota dalam 10 tahun mendatang bakal tembus US$ 1,8 triliun. Prosentase daya belinya 85 persen dari penduduk kota, dan jumlah konsumen di wilayah perkotaan meningkat jadi 71 persen.

"Dengan daya beli penduduk kota 85 persen 10 tahun ke depan, maka nilainya mencapai US$ 1,8 triliun, termasuk untuk konsumsi produk pangan. Ini angka daya beli yang besar sekali untuk di kota, sehingga mereka menentukan permintaan dan harga," dia menjelaskan.

Menurut Bayu, 60 persen pertumbuhan ekonomi nasional bersumber dari konsumsi. Dengan demikian, apabila permintaan tidak mampu terpenuhi, maka konsumen akan bergerak mencari sumber lain atau terjadi kenaikan harga.

Dari catatannya, ada 42 kota di Indonesia yang mendulang pertumbuhan ekonomi nyaris 10 persen atau hampir dua kali lipat dari pertumbuhan ekonomi nasional di tahun lalu.

"Di Indonesia terjadi sebuah fenomena baru, pemahaman baru bahwa urbanisasi bukan perpindahan penduduk dari desa ke kota. Tapi justru di desa-desa berubah menjadi kota, seperti Jember, Purwokerto, Tasikmalaya, dan lainnya yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya sehingga implikasinya permintaan menjadi tersebar," papar Bayu.

Oleh karenanya, dia mengaku, pemerintah tidak hanya perlu menjaga stok pangan di Pasar Induk Cipinang, tapi juga merata di wilayah-wilayah kota di daerah lain.

"Dulu mengamanan stok beras di pasar Cipinang, inflasi bisa terkendali. Tapi sekarang tidak bisa lagi karena permintaan menyebar yang kalau terjadi kelangkaan menimbulkan inflasi. Kita dukung langkah BI mengendalikan inflasi di daerah," tandas Mantan Wakil Menteri Perdagangan itu. (Fik/Gdn)