Sukses

BPS: Inflasi Juli Sebesar 0,22 Persen

BPS menyebutkan, dari 82 kota IHK, sebanyak 59 kota tercatat mengalami inflasi, sementara 23 kota deflasi.

Liputan6.com, Jakarta Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi pada Juli sebesar 0,22 persen. Adapun inflasi tahun kalender sebesar 2,60 persen, dan tahun ke tahun mencapai 3,88 persen.

"Inflasi terkendali normalisasi pasca-Lebaran," ujar Kepala BPS Suhariyanto, di kantornya, Jakarta, Selasa (1/8/2017).

Dia menyebutkan, dari 82 kota IHK, 59 kota tercatat mengalami inflasi, sementara 23 kota deflasi. Adapun inflasi tertinggi di Bau-bau sebesar 2,44 persen dan terendah di Meulaboh sebesar 0,01 persen.

Sementara, deflasi tertinggi di Merauke 1,50 persen dan deflasi terendah di Metro dan Probolinggo masing-masing 0,07 persen.

Penyebab inflasi Juli 2017 menurut kelompok pengeluaran‎ tertinggi, yakni:

1. Pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,62 persen dengan andil inflasi 0,05 persen. Ini berasal dari uang sekolah tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah atas (SMA)

2. Makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau 0,57 persen dengan andil 0,10 persen

Ini seiring kenaikan merata di banyak makanan jadi, seperti mi, nasi dengan lauk pauk, rokok kretek masing-masing 0,01 persen. Kenaikan dikatakan menyebar dan merata 

3. ‎Bahan makanan 0,21 persen dengan andil inflasi 0,04 persen. Yang disumbang dari bawang merah dan telur ayam ras. 

4. Kesehatan ‎0,15 persen dengan andil 0,01 persen

5. Perumahan, listrik, air, gas, dan bahan bakar 0,06 persen dengan andil 0,02 persen

6. Sandang 0,06 persen, andil inflasi 0,01 persen

7. Transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan deflasi ‎0,08 persen dengan andil deflasi 0,01 persen. 


Tonton video menarik berikut ini:


 

 

 

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

  • Inflasi adalah kemerosotan nilai uang (kertas).

    inflasi

  • BPS atau Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

    BPS