Uji Coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dikebut Akhir 2019

Liputan6.com, Jakarta Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung terus dikebut. Pembangunan kereta ini ditargetkan rampung di akhir 2019.

Direktur Utama PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) Bintang Perbowo mengatakan, proses pembangunan kereta cepat dipercepat dengan harapan proses pengujian (commisioning) juga bisa dilakukan pada 2019.

"Jadi mempercepat memang  sedang kita lakukan dan untuk daerah-daerah yang sudah ada izin untuk kita kerjakan sekarang sudah kita kerjakan. Dari semua perencanaan teknis yang kita bahas dengan partner akan selesai di akhir 2019. Dan 2019 mungkin sudah mulai commissioning. Jadi yang diminta Pak Jokowi memenuhi ketentuan yang ada," kata dia di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Selasa (8/8/2017).

Bintang mengatakan, salah satu fokus yang sedang digarap yakni pembebasan lahan di kawasan Halim Jakarta Timur. Kawasan itu terdiri dari 480 perumahan. 

Nantinya, wilayah tersebut akan menjadi stasiun serta depo Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

"Sementara ini kita sudah jalan memang karena berbeda lokasi yang kita kerjakan mungkin LRT, yang ada di pinggir tol. Kami mulai dari relokasi perumahan AURI yang ada terkena nanti menjadi stasiun dan depo kita di Halim. Itu sedang berjalan kita pindahkan relokasinya di tempat yang baru," jelas dia.

Bila masalah lahan di wilayah Halim selesai, maka pembangunan kereta cepat bisa dimulai.

"Sehingga mungkin begitu selesai mereka pindah. Kita akan mulai stasiun di Halim km 0 itu. Kalau Anda arah Cikampek sebelah kiri jalan sebelum Universitas Borobudur ada komplek AURI Trikora. Di situ sedang dibuat relokasi untuk 408 perumahan yang terkena 250," jelas dia.

Dia mengatakan, nilai investasi untuk kereta cepat tidak berubah. Adapun nilai investasinya US$ 5,9 miliar."Nggak US$ 5,9 miliar, nggak berubah," tandas dia.

Sebelumnya, pemerintah berencana mengkaji penurunan porsi kepemilikan saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Hal tersebut untuk menekan resiko kerugian yang diterima BUMN dalam proyek ini.

Saat ini, porsi saham BUMN dalam perusahaan konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebesar 60 persen. Sedangkan porsi saham China sebesar 40 persen.

Sedang kita kaji (penurunan porsi BUMN). Nanti minggu depan kita dapatkan jawabannya," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Jakarta, Rabu (26/7/2017).

Luhut menyatakan, minimnya porsi saham pemerintah dalam perusahaan konsorsium ini seperti pada PT Inalum saat masih di bawah pengelolaan Jepang. Namun setelah masa konsesinya selesai, perusahaan tersebut bisa kembali seutuhnya ke tangan Indonesia.

"Karena kan ya itu kan seperti Inalum ya. Tahu Inalum kan? Ya kan nggak apa-apa orang lain jadi majority. Nanti setelah 40 tahun kan kembali juga ke kita 100 persen," jelas dia.

Tonton video menarik berikut ini: