Sukses

4 Langkah China yang Dapat Bebani Ekonomi Korea Utara

Selama ini, China mendukung ekonomi Korea Utara dengan membiarkan transaksi batu bara dan bensin di daerah perbatasan.

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sangat kecewa terhadap China. Hal itu lantaran China tidak melakukan tindakan tegas terhadap Korea Utara.

"Saya rasa China dapat melakukan sesuatu lebih banyak. Saya pikir China akan melakukannya," ujar Trump, seperti dikutip dari laman CNN Money, Sabtu (12/8/2017).

China sudah mendukung ekonomi Korea Utara selama sanksi yang diberikan kepada negara itu. Hal itu dengan membiarkan bensin dan batu bara untuk dikirim ke Korea Utara. Tampaknya China sengaja beri kebebasan di wilayah perbatasan. Selain itu, China sediakan bantuan makanan dan mengizinkan perusahaan untuk berdagang di Korea Utara.

Namun, China bersama 14 anggota yang tergabung dalam the United Nations Securities Council dalam voting memberi sanksi baru untuk Korea Utara. Ini lantaran aksi Korea Utara melanjutkan uji coba rudalnya. Sanksi itu akan memangkas pendapatan Korea Utara.

Meski demikian, China menyumbang lebih dari 90 persen perdagangan internasional Korea Utara kemungkinan akan menolak tindakan yang membahayakan ekonomi Korea Utara. Di sisi lain, China menunjukkan kemauan mengambil tindakan menambah tekanan ekonomi terhadap Korea Utara.

Berikut sejumlah langkah tambahan yang dapat dilakukan oleh China ke Korea Utara untuk bisa menekan ekonomi Korea Utara:

1. Energi 

Rezim Kim Jong Un sangat bergantung pada produksi dan ekspor batu bara. Sebagian besar dijual tradisional ke China. Ini sumber pendapatan terbesar negara itu. Ekspor tersebut sekitar sepertinga dari eskpor resmi pada 2015.

Penghasilan dari ekspor diliputi keraguan pada Februari lantaran China mengatakan menghentikan impor batu bara dari Korea Utara di sisa akhir 2017.

Berdasarkan data pemerintah China, impor batu bara dari Korea Utara turun 75 persen pada semester I 2017. China dapat meningkatkan tekanan lebih jauh dengan batasi penjualan bahan bakar ke Korea Utara.

2. Perbankan

Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya telah coba menekan pasokan uang dari pemerintah Korea Utara. Selain itu, memangkas akses ke sistem bank global. Akan tetapi, AS bertahun-tahun menolak sanksi bank-bank China yang dianggap melakukan bisnis dengan Korea Utara.

Ini berubah pada Juni, ketika Departemen Keuangan memblokir sebuah bank China dengan dugaan ada hubungan keuangan secara gelap dengan Pyongyang lantaran mengakses sistem perbankan AS.

Pejabat AS tidak mengesampingkan kemungkinan bank lain dapat menghadapi tekanan serupa dari AS dan mitra internasional lainnya. Tujuannya dengan menolak akses Korea Utara ke bank global dan mencegah mengakses uang yang akan digunakan untuk program nuklirnya. Beijing bisa mengarahkan regulator untuk denda dan sanksi lain yang masih melakukan bisnis dengan Pyongyang.

 

Saksikan Video Menarik di Bawah Ini:

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Dana Tunai

3. Dana Tunai

Korea Utara diperkirakan telah mengumpulkan uang yang besar dari penjualan batu bara ke China. Direktur Korea Working Group di Harvard Kennedy School, John Park menuturkan, kalau Pyongyang telah mempertahankan jumlah yang sangat besar di China untuk membeli apa yang diinginkan bagi program senjatanya.

Membatasi akses Pyongyang terhadap sumber keuangan juga kembali lagi kepada kemauan politik dari pemerintah China untuk menggunakan hukum domestik melacak dana tersebut.

4. Buruh

Korea Utara memiliki kalangan orang kaya di ibu kota. Namun sebagian besar warganya miskin lantaran kelaparan. Apalagi Korea Utara termasuk negara memiliki ekonomi tertutup di dunia. Namun rezim pemerintah Korea Utara menemukan cara memeras uang dari orang-orang dikuasainya.

Salah satu dengan mengirim ribuan pekerja Korea Utara ke luar negeri untuk bekerja keras di bawah kondisi kerja paksa yakni China, Rusia dan Timur Tengah. Para pekerja itu bekerja di industri tambang, penebangan kayu, tekstil dan konstruksi. Pemerintah Korea Utara pun meraup upah mereka.

Praktik tersebut dijalankan di Kota Dandong, China. Ini juga pusat perdagangan utama dengan Korea Utara. Pemerintah Daerah menyatakan dalam website pemerintahan kalau 20 persen dari 50 ribu pekerja di industri garmen berasal dari Korea Utara. Mereka bekerja selama 12-14 jam dan dibayar gaji bulanan sekitar US$ 260.

"Pekerja Korea Utara diperiksa secara politis sebelum meninggalkan negara itu, mereka disiplin dan patuh," tulis pemerintahan di website.

Adapun sanksi terbaru kepada Korea Utara menargetkan ekspor utama antara lain batu bara, besi, bijih besi, timah, dan makanan laut. Sanksi itu juga menargetkan pendapatan lainnya yakni bank dan perusahaan patungan.

"Siapa yang melaksanakan setiap resolusi mengenai Korea Utara oleh Dewan Keamanan PBB? Sebenarnya China yang eksekusi mereka. Siapa yang mengambil biaya relevan? China yang mengambil biaya itu," ujar Menteri Luar Negeri China Wang Yi.

Beijing mengharapkan untuk menghindari keruntuhan dari pemerintahan Korea Utara. Ini lantaran cegah peristiwa yang mengacaukan wilayah itu dan kemungkinan mengirim jutaan pengungsi Korea Utara ke China.

"Pemimpin China tidak ada rasa memiliki untuk rezim Kim Jong-Un dan senjata nuklirnya. Namun ia tidak menyukai prospek reruntuhan Korea Utara dan penyatuan semenanjung Korea dengan Seoul sebagai ibu kota," tulis Presiden Dewan Hubungan Luar Negeri Richard Haass.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

  • Negara dengan penduduk terbanyak di seluruh dunia. Negara ini telah berganti nama menjadi Republik Rakyat Tiongkok.
    Negara dengan penduduk terbanyak di seluruh dunia. Negara ini telah berganti nama menjadi Republik Rakyat Tiongkok.

    China

  • Negara yang terletak di Asi Timur. Negara ini dikenal dengan pemerintahannya yang otoriter
    Negara yang terletak di Asi Timur. Negara ini dikenal dengan pemerintahannya yang otoriter

    Korea Utara