Sukses

Selain Bank, UMKM Bisa Cari Kredit di Multifinance

APPI, Kadin Indonesia dan Hippi meneken nota kesepahaman pengembangan pembiayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) meneken nota kesepahaman pengembangan pembiayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Nota kesepahaman ini sebagai jalan keluar untuk mengatasi kelesuan pembiayaan khususnya di bidang otomotif.

Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno menerangkan, penjualan kendaraan bermotor mengalami perlambatan sejak tahun 2011. Itu berdampak pada penurunan kinerja industri pembiayaan. "Tahun 2011 penjualan sepeda motor pernah mendekati 8 juta motor. Lebih tepatnya 7,6 juta unit," kata dia di JS Luwansa Jakarta, Senin (14/8/2017).

Namun kemudian, pertumbuhan penjualan sepeda motor terus mengalami penurunan. Untuk tahun ini, penjualan sepeda motor diperkirakan hanya 5,4 juta kendaraan hingga 5,6 juta kendaraan. Melihat kondisi tersebut, asosiasi pun memutar otak dengan mendorong pembiayaan ke sektor produktif.

Salah satunya adalah dengan masuk ke sektor produktif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah mengeluarkan beberapa aturan yang bisa meningkatkan kinerja industri pembiayaan. salah satu contohnya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29/POJKm05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Sejak aturan tersebut dirilis beberapa perusahaan pembiayaan telah masuk ke sektor produktif, namun tidak banyak. "Dengan adanya POJK 29 mengizinkan perusahaan pembiayaan masuk ke sektor produktif khususnya pembiayaan modal kerja yang sebelumnya tidak ada, harapan baru datang," ungkap dia.

Dengan nota kesepahaman ini diharapkan banyak perusahaan pembiayaan memanfaatkan POJK 29. Apalagi, Kadin dan Hippi memiliki banyak anggota yang bergerak di UMKM.

"Perlu diketahui 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) ada di sektor UMKM. Pemerintah kita terus mendengungkan UMKM potensi ekonomi Indonesia ada di sana," jelas dia.

Ketua Umum DPP Hippi Suryani Sidik Motik berharap, kesepakatan ini akan mendorong kinerja UMKM. Sehingga, menggeliatkan perekonomian nasional.

"Saya melihat UMKM bisa dijadikan sebenarnya satu solusi bagaimana menaikan PDB kita, bagaimana menghangatkan ekonomi kembali," ungkap dia.

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani menuturkan, ini merupakan terobosan pembiayaan untuk UMKM. Mengingat, pembiayaan UMKM yang berasal dari perbankan sangat minim.

"Dari data BPS total UMKM 56,5 juta usaha UMKM, 56,5 juta ini kontribusi PDB kurang lebih 59 persen, kontribusi pembiayaan dari perbankan kurang lebih hanya 18 persan. Sedangkan usaha besar yang hanya 0,1 persen mendapatkan pembiayaan perbankan 83 persen. Oleh sebab itu, ini terobosan yang kita lakukan bersama dalam rangka peningkatan UMKM," tandas dia.

Tonton Video Menarik Berikut Ini:


* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.