Sukses

Jokowi: Harga BBM Harus Sama di Seluruh Pelosok Negeri

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah terus berupaya untuk bisa mengejar pemerataan pembangunan. Menurutnya, hal ini bisa diwujudkan dengan diberlakukannya kebijakan BBM satu harga bagi masyarakat Indonesia yang berada di Aceh hingga Papua.

Jokowi menuturkan, bertahun-tahun warga Papua harus membeli BBM dengan harga sangat mahal. Mereka merogoh kocek berpuluh kali lipat dengan harga yang dibeli oleh warga di pulau Jawa atau Sumatera.

"Hal ini tidak boleh terjadi di Negeri Pancasila. Untuk itu, Pemerintah menerapkan kebijakan BBM satu harga, sehingga saudara-saudara kita di Tanah Papua menikmati harga yang sama dengan harga di Jawa dan daerah lain di Indonesia," kata Jokowi dalam sidang tahunan MPR/DPR/DPD RI, Rabu (16/8/2017).

Lebih lanjut, Jokowi juga mengatakan adanya pelayanan yang menyeluruh bisa membuat rakyat lebih bangga pada tanah airnya. Alhasil, percepatan pembangunan pun bisa terwujud nantinya.   

"Rakyat di Aceh harus bisa merasakan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sanitasi dan air bersih maupun pelayanan transportasi, sama baiknya dengan apa yang dirasakan oleh saudara-saudaranya yang lain di seluruh pelosok negeri," terang Jokowi.

"Kita ingin rakyat di perbatasan Papua bisa memiliki rasa bangga pada tanah airnya, karena kawasan perbatasan telah dibangun menjadi beranda terdepan dari Republik. Kita ingin rakyat Papua di pegunungan juga bisa menikmati harga BBM dan harga bahan pokok yang sama dengan saudaranya di wilayah lain Indonesia," paparnya.

Di samping itu, Jokowi juga menyoroti pentingnya memberikan pemerataan sosial untuk masyarakat sehingga bisa merasakan kehadiran negara.

"Kita ingin rakyat Pulau Miangas bisa merasakan kehadiran Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Program Kartu Indonesia Sehat, Program Kartu Indonesia Pintar, dan Program Pemberian Makanan Tambahan untuk balita dan ibu hamil," ujarnya.

Artikel Selanjutnya
Jokowi: Jangan Sampai Program Kita Diklaim Orang Lain
Artikel Selanjutnya
Jokowi: 2018 Masuk Tahun Politik, Menteri Harus Hati-Hati