Pemerintah Kucurkan Dana Desa Triliunan Rupiah, Apa Hasilnya?

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) menggelontorkan dana puluhan triliun rupiah setiap tahun untuk dikelola masyarakat desa. Sebutannya dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan tujuan pemerataan pembangunan desa, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

Untuk pertama kalinya, pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp 20,7 triliun pada 2015. Selanjutnya anggaran meningkat menjadi Rp 46,9 triliun di periode 2016, dan naik lagi menjadi Rp 60 triliun di 2017.

Dalam Rancangan APBN 2018, pemerintah kembali akan mengguyur desa-desa di Indonesia dengan anggaran Rp 60 triliun.

"Rata-rata setiap desa menerima dana sekitar Rp 800 juta. Bahkan ada desa yang memperoleh anggaran hingga Rp 2 miliar," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, seperti ditulis Selasa (22/8/2017).

Menurutnya, alokasi dana desa di 2018 sebesar Rp 60 triliun terlihat sama dengan anggaran di 2017. Namun Sri Mulyani memperkirakan, penyerapan dana desa dalam outlook tahun ini sebesar Rp 58,2 triliun. Dengan demikian, dana desa Rp 60 triliun di RAPBN 2018 lebih tinggi Rp 1,8 triliun dibanding outlook 2017.

"Tantangannya bukan masalah uang, tapi bagaimana dana desa bisa menghasilkan. Dari sekitar 75 ribu desa, kita berharap sebagian besar dana itu untuk mengurangi kemiskinan dan memperbaiki fasilitas dasar," jelas Sri Mulyani.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Boediarso Teguh Widodo mengungkapkan, alokasi dana desa ke berbagai desa sejak 2015 hingga saat ini telah berdampak terhadap jumlah maupun tingkat kemiskinan di Indonesia.

"Dari hasil evaluasi sebelum ada dana desa di 2014, kemiskinan di desa masih sangat tinggi. Rasio gini (ketimpangan) di perdesaan mencapai 0,34. Tapi pasca diberlakukan dana desa, rasio gini turun menjadi 0,32 di 2017. Ini merupakan keberhasilan dari pelaksanaan dana desa," dia menjelaskan.

Lebih jauh katanya, jumlah penduduk miskin di desa pun kini sudah berkurang menjadi 17,1 juta orang dari sebelumnya 17,7 juta orang miskin yang tinggal di desa pada 2014. "Tingkat jumlah orang miskin di desa dari 14,09 persen, turun menjadi 13,93 persen," Boediarso menambahkan.

Boediarso mengklaim dana desa juga telah menghasilkan berbagai output. Ini meliputi pembangunan 66.179 kilometer (km) jalan desa, membangun 511.484 meter jembatan desa, 686 unit embung, sebanyak 65.573 unit drainase dan irigiasi, sebanyak 36.951 unit Mandi Cuci Kakus (MCK), sebanyak 15.948 unit air bersih.

"Dana desa juga untuk membangun Posyandu sebanyak 7.428 unit, Poliklinik Desa sebanyak 3.100 unit, pasar desa mencapai 1.810 pasar, dan PAUD 11.221 unit," ia menerangkan.

Keberhasilan lain dari dana desa, dia menuturkan, terkait pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan kursus, pelatihan kewirausahaan, e-marketing, dan pembuatan industri rumah tangga, pelatihan benih kerapu, budidaya cemara, maupun kakao.

"Kalau dievaluasi dari alokasi dan distribusi dana desa per wilayah, maka dengan jumlah desa yang sama sekitar 23 ribu desa antara di Jawa dan Sumatera, menghasilkan kemajuan yang sangat bervariasi dalam perkembangan desa," tegas Boediarso.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), lanjutnya, dana desa di RAPBN 2018 sebesar Rp 60 triliun di arahkan pada upaya pengentasan kemiskinan. "Ada perubahan jadi sekarang desa tertinggal dan sangat tertinggal yang memiliki banyak penduduk miskin akan sangat diuntungkan," ujarnya.

Menurut Boediarso, untuk desa tertinggal minimal alokasi dana desa sebesar Rp 864 juta dan maksimal Rp 2,8 miliar. Sementara untuk desa sangat tertinggal, lanjutnya, paling sedikit akan menerima dana desa Rp 1,23 miliar dan Rp 3,5 miliar paling banyak. "Distribusi dana desa ke Jawa akan naik, karena jumlah orang miskin 59 persen ada di Jawa," tukasnya.