DPR Layangkan Surat Peninjauan Gedung ke Kementerian PUPR

Gedung DPR/MPR di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. (Liputan6.com/Devira Prastiwi)

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah melayangkan surat kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait permintaan peninjauan kondisi Gedung DPR. Hasil tinjauan ini akan menjadi bahan rekomendasi renovasi Gedung DPR.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, surat tersebut telah diterima belum lama ini. "Sudah, suratnya sudah saya terima kemarin, sudah saya baca. Saya sedang diskusikan ke Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) untuk melakukan audit yang lebih komprehensif dengan reference di 2010 kemarin," kata dia di kantornya, Jakarta, Jumat (25/8/2017).

Basuki menerangkan, kajian tersebut untuk melihat kondisi Gedung DPR sebenarnya. Sementara, DPR menyampaikan kapasitas gedung saat ini hanya 800 orang atau jauh dari kebutuhannya mencapai 5.000 orang.

"Seperti yang mereka selalu di media, yang Pak Anton Sihombing sampaikan, kebutuhan mereka sekitar 5.000 orang. Sekarang ini menurut desain yang dulu 800 orang. Kita mau audit benar tidak," jelasnya.

Kementerian PUPR akan membentuk tim khusus untuk menanggapi permintaan ini. Tim yang terlibat adalah Balitbang dan Direktorat Jenderal Cipta Karya. "Lagi dibentuk timnya, karena suratnya baru kemarin saya terima, saya baca. Pasti (ada tim khusus) ini kan saya harus hati-hati karena sudah banyak dibicarakan," tandas dia.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyarankan kepada DPR untuk meminta restu kepada rakyat Indonesia jika ingin membangun gedung baru dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Sebelum menyampaikan ini (gedung baru), silakan sampaikan ke masyarakat secara transparan bahwa dewan ingin seperti ini dan alasannya menghendaki adanya gedung baru," kata Sri Mulyani kemarin.

DPR merupakan wakil rakyat sehingga urusan pembangunan gedung baru sebaiknya ada diskusi dengan masyarakat. Setelah mendapat restu, DPR bisa mengusulkan anggaran kepada pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Karena bagaimanapun, DPR memiliki hak bujet.

"DPR kan wakil rakyat, jadi antara rakyat dan dewan saja. Ini memang proses politik, DPR punya hak bujet di mana dewan bisa mengusulkan berdasarkan apa yang dianggap prioritas baik yang mewakili daerah pemilihan mereka maupun yang berhubungan dengan fungsi legislasi mereka. Lalu itu bisa masuk ke APBN," paparnya.

Namun demikian, diakui Sri Mulyani, efisiensi penggunaan anggaran sangat penting. Jangan sampai kemudian sudah dianggarkan, lalu ada reaksi penolakan dari masyarakat, kemudian tidak jadi digunakan dan malah menyebabkan inefisiensi dalam belanja negara.

"Kalau ada usulan dari DPR, kemudian rakyat yang diwakilinya bereaksi, ya dewan harus mengikuti pandangan dari mereka. Kami di Kemenkeu terutama, jangan sampai apa yang sudah dianggarkan, secara politis tidak dilaksanakan dengan reaksi negatif dari masyarakat, jadi ada Rp 2 triliun yang tidak terpakai," tuturnya.

Tonton Video Menarik Berikut Ini:

2 dari 2 halaman

Kapasitas

Sebelumnya, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR ingin terus membangun gedung baru. Kepala BURT Anton Sihombing menyatakan tidak mau kehilangan nyawa bila terus menggunakan Gedung Nusantara I.

Ia menjelaskan, Gedung Nusantara I awalnya dibangun untuk maksimal menampung 800 orang. Namun, sekarang setiap harinya dapat menampung lalu-lalang minimal 5 ribu orang.

"(Yang) terpenting itu over capacity, kita tidak mau dong mati konyol berjamaah," jelas Anton, di kantor Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat, 18 Agustus 2017.

Berdasarkan hasil audit Kementerian Pembangungan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), menurut dia, Gedung Nusantara I mengalami keretakan dan dianjurkan diinjeksi.

Tahun lalu pun sudah ada imbauan agar anggota dewan tidak menyimpan lemari arsip berat karena sudah over capacity. "Kami tidak mengada-ada tapi itulah kebutuhan, kami nyaman kerja hasilnya bisa banyak," imbuh Anton.

Ia sekaligus menampik kabar yang beredar terkait pembangunan di sebelah Gedung Nusantara I. Anton menegaskan, proyek itu bukan pembangunan apartemen. Anton juga menegaskan, DPR lebih butuh gedung baru.