Sukses

RI Perlu Genjot Pembangunan Infrastruktur Sektor Perairan

Peningkatan pembangunan infrastruktur sektor perairan untuk antisipasi pertambahan penduduk.

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia harus menggenjot pembangunan infrastruktur perairan. Hal ini untuk mengantisipasi pertambahan penduduk yang membutuhkan banyak air.

Seperti yang dikuti Liputan6.com, di Jakarta, Minggu (3/9/2017), laporan Global Infrastructure Hub (GI Hub) forum internasional G20 menyebutkan, kebutuhan investasi infrastruktur secara global dan individual dari 50 negara dan tujuh sektor, yaitu pelabuhan, jalan, listrik, rel kereta, air, bandara, dan telekomunikasi.

Laporan yang berjudul Global Infrastructure Outlook‎ tersebut menyebutkan, Indonesia sebagai salah satu dari 50 negara yang masuk dalam laporan Global Infrastructure Outlook, membutuhkan belanja infrastruktur secara kumulatif sebesar US$ 1,7 triliun hingga 2040. Jumlah ini hampir 1,9 kali lebih besar dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia saat ini.

Sama seperti mayoritas negara di Asia lainnya, Indonesia membutuhkan investasi yang besar untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur air, di antaranya bendungan dan sarana pengolahan air bersih.

Infrastruktur air merupakan kebutuhan yang sangat penting terutama karena Indonesia diperkirakan alami peningkatan populasi rata-rata sebesar 0,8 persen per tahun.

Dalam laporan itu juga menyebutkan, kebutuhan belanja infrastruktur Indonesia untuk sektor air berkisar di angka US$ 144 miliar atau 0,34 persen di bawah tren saat ini, atau US$ 209 miliar dolar 0,49 persen di bawah kebutuhan investasi yang sebenarnya.

Sedangkan dalam hal infrastruktur pelabuhan, Indonesia termasuk negara dengan kinerja terbaik di kategori pendapatan rendah dan menengah bawah. Hal ini menunjukkan kelanjutan investasi sesuai status quo akan cukup untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur pelabuhan Indonesia di masa depan.

Saksikan Video Menarik di Bawah Ini:

Utang Buat Danai Infrastruktur

Global Infrastructure, lembaga penelitian infrastruktur menilai wajar atas meningkatnya utang yang dilakukan pemerintah Indonesia ‎untuk mendanai infrastruktur. Lantaran pembangunan infrastruktur akan memberikan keuntungan ke depan.

Direktur Senior Global Infrastructure Hub Brer Adams menuturkan, infrastruktur sangat dibutuhkan ‎untuk memfasilitasi kegiatan perekonomian dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal itu karena banyak bentuk pendanaan bagi pembangunan infrastrutkur.

"Dalam semua infrastruktur, bagaimana pun bentuk pendanaannya, aspek terpenting ialah mengapa infrastruktur tersebut dibutuhkan," kata Adams, saat berbincang dengan Liputan6.com, di Jakarta, Sabtu 2 September 2017.

Adams menuturkan, salah satu bentuk ‎pendanaan infrastruktur dengan menggunakan skema utang. Oleh karena itu langkah pemerintah mendanai infrastruktur dengan berutang merupakan hal wajar.

"Proyek-proyek infrastruktur dengan arus kas yang stabil umumnya didanai dengan skema kombinasi, termasuk di dalamnya adalah utang," tutur Adams.

Adams mengungkapkan, ‎data dari International Monetary Fund (IMF) menunjukkan, investasi infrastruktur akan memberikan keuntungan rata-rata 1,5 kali lipat dalam waktu empat tahun. ‎Karena itu meski berutang, pembangunan infrastruktur akan berdampak positif.

"Membangun infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta memfasilitasi kegiatan perekonomian, umumnya bersifat positif," tutur Adams.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.