Pengusaha Minta Pemerintah Perbaiki Mata Rantai Tol Laut

20161025-Tol-Laut-IA6 — Petugas berjaga didekat KM Caraka Jaya Niaga III-4 yang digunakan sebagai kapal tol laut logistik Natuna di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (25/10). Tol Laut tersebut bertujuan menekan disparitas harga di Natuna. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta - Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta kepada pemerintah untuk memperbaiki mata rantai program tol laut.

Ketua Kompartemen Investasi Dalam Negeri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Reza V Maspaitella menjelaskan, penataan dimulai dari tingkatan desa kepada sentra pergudangan yang dipadukan dengan jaringan transportasi (darat, laut dan udara) sampai kepada sentra produksi dan penyaluran kepada pasar domestik maupun luar negeri.

Reza menyarankan, penataan haruslah dilakukan bersama berbagai asosiasi terkait, pemda setempat dan kementerian terkait seperti perdagangan, perindustrian, koperasi dan ukm, Kementerian BUMN beserta BUMN terkait seperti Bulog, PPI, Pelni, Garuda, RNI, PTP, perikanan nusantara dan lainnya.

"Kalau ini tidak dilakukan atau masing-masing pihak berjalan sendiri-sendiri maka tujuan percepatan pembangunan wilayah-wilayah tertinggal atau wilayah pertumbuhan baru tidak akan dicapai meskipun ada program tol laut yang memerlukan dana subsidi dari pemerintah," kata Reza dalam keterangannya, Senin (4/9/2017).

Adapun trayek tol laut sendiri saat ini sudah mencapai 13 trayek, yakni PT Pelni melayani 7 trayek, PT Mentari Sejati Perkasa melayani 3 trayek, PT Mandala Sejahtera Abadi melayani 1 trayek, PT Tempuran Mas dan PT Luas Line melayani 1 trayek.

Hingga tahun ini, pemerintah sudah menganggarkan Rp 355,05 miliar untuk program subsidi tol laut ini, di mana Rp 226,43 miliar berupa penugasan kepada PT Pelni dan Rp 128,61 miliar melalui pelelangan umum yakni perusahaan pelayaran swasta tersebut.

Tonton Video Menarik Berikut Ini:

2 dari 2 halaman

Penyimpangan

Sebelumnya, di salah satu daerah yang menjadi rute tol laut, yakni Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, pemerintah daerahnya menemukan penyimpangan muatan kapal tol laut yang tidak sesuai manifes.

Hal ini dinilai menimbulkan praktek monopoli perdagangan oleh pengusaha yang menggunakan jasa tol laut, sedangkan masyarakat tidak merasakan manfaatnya karena harga sembako masih tetap tinggi.

Wakil Bupati Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Agustinus Payong Boli mengatakan, dalam manifes kapal tol laut itu tercatat memuat sembako, tetapi ternyata kontainer berisi barang-barang milik pribadi pengusaha berupa bahan bangunan seperti batako. Pernah juga di duga memuat mobil.

“Kami juga menduga terjadi praktik monopoli perdagangan antar pengusaha pengirim di Surabaya dengan pengusaha di Larantuka. Akibatnya, tol laut hanya untungkan pengusaha, masyarakat tetap tidak diuntungkan. Karena itu, kemarin kami melakukan inspeksi mendadak ke kapal tol laut yang tengah bongkar muatan di Pelabuhan Larantuka. Saya dapati muatan dalam kontainer tidak sesuai dengan manifes ekspedisi tol laut,” tutur Boli.

Dari temuan hasil sidak tersebut, lanjut Boli, pihaknya langsung meminta Kapolres/Wakapolres untuk menindaklanjuti unsur pidananya dan meminta agar menyeret para mafia dalam pidana hukum.