Embargo Perdagangan Myanmar, Mendag Tunggu Kebijakan Luar Negeri

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan pemerintah belum akan embargo perdagangan atas Myanmar. Hal tersebut menyusul konflik yang terjadi dan menimpa etnis Rohingya.

Enggartiasto menyatakan, pihaknya masih menunggu kebijakan luar negeri yang akan dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terkait Rohingya. Sejauh ini, belum ada arahan untuk melakukan embargo perdagangan atas Myanmar baik untuk ekspor maupun impor.

‎"Itu belum tahu. Itu tanya ke Menteri Luar Negeri. Saya kan ujungnya saja.‎ Kita lihat, kita tunggu kebijakan luar negeri dari Bu Menlu, supaya satu garis supaya jangan jalan sendiri-sendiri," ujar dia di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (5/9/2017).

Enggartiasto mengatakan, selama ini volume dan nilai perdagangan Indonesia dengan Myanmar terhitung kecil. Jika dilakukan embargo pun tidak akan berdampak signifikan terhadap kinerja perdagangan Indonesia.

"Kecil, merata (produknya), tidak ada yang spesifik besar, mereka kan juga masih kecil. Yang gede sebenarnya investasi di sana dari Amerika," kata dia.

Sementara terkait dengan ekspor bahan bakar minyak (BBM) ke Myanmar oleh Pertamina, Enggartiasto menyatakan ekspor tersebut bisa diarahkan ke negara lain. Dengan demikian, ekspornya tidak terganggu dengan kondisi konflik internal sebuah negara.

"Minyak  ke mana saja, ke Rusia, ke mana. (Penurunan perdagangan ke Indonesia?) Kan baru beberapa hari," ujar dia.

Saksikan Video Menarik di Bawah Ini:

RI Kirim Bantuan untuk Rohingya di Myanmar

Sebelumnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendesak kepada Pemerintah Myanmar, agar menghentikan kekerasan pada etnis Rohingya di negera tersebut.

Jokowi juga mendesak agar pemerintah Myanmar memberikan akses pemberian bantuan pada etnis Rohingya di Rakhine. Indonesia telah memberikan bantuan makanan, obat-obatan, dan pembangunan sekolah bagi suku Rohingya di Myanmar.

"Agar menghentikan dan mencegah kekerasan, agar melindungi sekolah, termasuk muslim Rohingya, agar memberikan bantuan akses kemanusiaan," ujar Jokowi dalam keterangan persnya di Istana, Jakarta, Minggu malam 3 September 2017.

Untuk alasan kemanusiaan, kata Jokowi, Pemerintah Indonesia telah memberikan bantuan makanan sejak Januari 2017 dan membangun sekolah bagi etnis Rohingya di Myanmar.

"Dan juga akan segera membangun rumah sakit yang akan dimulai Oktober mendatang," lanjut Presiden.

Selain itu, menurut Jokowi, Pemerintah Indonesia juga akan memberikan bantuan etnis Rohingya di Banglades.

"Indonesia sudah menugaskan kedutaan untuk memberikan bantuan terbaik. Juga bantuan ke Banglades untuk pengungsi Rohingya di sana. Kita harapakan minggu ini akan dikiri," papar dia.

Jokowi menegaskan, kekerasan etnis Rohingya di Myanmar harus segera dihentikan demi alasan kemanusiaan.

"Sekali lagi krisis kemanusiaan ini harus segera dihentikan," Presiden Jokowi menandaskan.