Sukses

Dirut Inalum: SDM Indonesia Mampu Kelola Tambang Freeport

Liputan6.com, Jakarta - PT Freeport Indonesia sepakat untuk mendivestasi 51 persen saham ke pihak nasional. Dengan kesepakatan tersebut, Indoensia akan mengambil alih kendali tambang emas Freeport yang berada di Papua.

Direktur Utama PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau Inalum Winardi mengaku sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Indonesia sangat siap dan mampu untuk menangani tambang Freeport.

"Sumber daya manusia kita sangat siap, tenaga kerja kita punya, teknologi yang dipakai Freeport sekarang juga tidak ada yang spesial," kata Winardi di Jakarta, Rabu (6/9/2017).

Pengolahan tambang yang dilakukan Freeport Indonesia di Papua, terutama tambang emas, hanya sepertiga dari proses produksi emas.

Bahkan jika dibandingkan dengan BUMN tambang lainnya, seperti PT Antam (Persero), jelas lebih kompleks yang dilakukan Antam dari pada Freeport.

"Jadi misalnya saja, produksi emas itu kan dari A sampai Z, Freeport itu hanya sepertiganya saja yang dilakukan di Papua. Justru Antam itu malah yang dari A sampai Z. Jadi kita mampu," tegas dia.

Hanya saja, kapasitas produksi yang dihasilkan Freeport di tanah Papua sekarang cukup besar. Berbeda dengan Antam yang juga memiliki tambang emas di beberapa wilayah Indonesia yang jumlahnya lebih kecil.

Seperti diketahui, Inalum merupakan BUMN yang digadang-gadang akan menjadi holding BUMN tambang. Holding BUMN tambang inilah yang disiapkan Kementerian BUMN untuk mengambilalih Freeport Indonesia dari Amerika Serikat (AS).

Tonton Video Menarik Berikut Ini:

Skema akuisisi

Pemerintah tengah menyiapkan skema akuisisi saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Pemerintah dan Freeport telah mencapai kesepakatan di mana, Freeport akan melepas sahamnya sampai 51 persen. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menerangkan, skema terbaik saat ini ialah pengambilan saham melalui holding tambang.

"Kalau lihat secara keseluruhan secara struktur, kita harus lihat cash flow, balance sheet. Kita lihat semua, kita analisis dan kita sanggup lakukan itu. Memang terbaik adalah sudah adanya holding, bila tidak kita jadi sudah mencari alternatif, dan itu sudah kita lakukan. Tapi paling bagus memang holding pertambangan, bisa di satu kendali karena itu bisa mengefisiensikan banyak hal," jelas dia akhir Agustus lalu.

Rini bilang, skema alternatif yang disiapkan ialah dengan menggandeng pemerintah daerah dan BUMD. Pemerintah juga akan menggandeng BPJS Ketenagakerjaan. "Dalam program sekarang kita kerja sama dengan BUMD, perlu kita libatkan dari sejak awal, pemerintah provinsi maupin pemerintah daerah kita sudah duduk. Malah kita sekarang sedang mengajak BPJS Ketenagakerjaan," ungkapnya.

Rini menambahkan, skema serta proses akuisisi ini dapat terlaksana tahun depan. "Kita ingin 2018 bisa selesai. Dan kita targetkan, kita harapkan divestasi ini bisa selesai di akhir 2018," ungkapnya.

Skema akuisisi ini tengah dibicarakan dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM. Namun kata dia, lebih baik akuisisi ini dilakukan secara sekaligus.

"Kita memang bicara dengan Bu Menteri Keuangan dan Pak Menteri ESDM. Kami mengusulkan memang lebih baik sekaligus saja, karena kalau stages, itu malah secara financial structure akan berat buat kita," tukas dia.

Artikel Selanjutnya
Pengusaha Ingin Lokasi Smelter Freeport di Papua
Artikel Selanjutnya
Menteri Rini Target Divestasi Saham Freeport Kelar di 2018