Menhub Minta Pelindo III Tingkatkan Fasilitas Pelabuhan di NTT

20161025-Tol-Laut-IA2 — Budi Karya Sumadi dengan latar belakang KM Caraka Jaya Niaga III-4 saat berada di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (25/10). Budi melepas keberangkatan KM Caraka Jaya Niaga III-4 ke Natuna (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) pada hari ini. Dalam kunjungan kerjanya tersebut, Budi Karya peninjauan sarana dan prasarana sejumlah bandara dan pelabuhan.

Pelaksana Tugas Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Hengki Angkasawan menjelaskan, kota pertama yang dikunjungi Budi Karya adalah Rote, Nusa Tenggara Timur.

“Kota pertama yang akan dikunjungi Menhub pada Minggu pagi adalah Rote di NTT. Di sana, Menhub akan meninjau fasilitas Pelabuhan Pelni Rote Ndao dan meninjau fasilitas Bandara Lekunik,” terang Hengki dalam keterangan tertulis, Minggu (10/9/2017).

Setelah itu, Menhub menuju ke Waingapu, NTT untuk meninjau fasilitas pelabuhan dan bandara. Di Waingapu, Menhub meninjau fasilitas Pelabuhan Waingapu dalam rangka penjajakan KSO (Kerja Sama Operasi) antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Waingapu dengan Pelindo III dan meninjau fasilitas Bandara Int’l Umbu Mehang Kunda.

Kota terakhir yang dikunjungi Budi karya adalah Bima, NTB. “Menhub melanjutkan kunjungan kerja ke Bima. Di sana, Menhub akan menjadi pembicara dalam Kuliah Umum di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Taman Siswa Bima,” ujar Hengki.

Menhub juga akan menyaksikan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bima, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) tentang Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) di Pelabuhan Bima.

Hengki menyebutkan, di sana Menhub akan meminta Pelindo III untuk memberikan peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa apabila Pelabuhan Bima dikerjasamakan dengan Pelindo III.

Kesepakatan Bersama tersebut sebagai dasar kesepakatan dalam pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) pada fasilitas pelabuhan yang dibangun dengan menggunakan anggaran APBN, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pemeliharaan dan efisiensi pengusahaan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) pada fasilitas pelabuhan yang dibangun APBN dan meningkatkan pelayanan jasa kepelabuhanan kepada pemakai jasa di Pelabuhan Bima.

Hengki menambahkan, kunjungan kerja Budi Karya di Bima akan ditutup dengan peninjauan fasilitas Bandara. “Kunjungan kerja Menhub akan ditutup dengan peninjauan fasilitas Bandara Sultan Muhammad Salahudin di Bima,” tutup Hengki.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Serahkan ke swasta

Sebelumnya, Menteri Perhubungan RI (Menhub) Budi Karya Sumadi akan menyerahkan pengelolaan 20 pelabuhan dan 10 bandar udara ke swasta. Adapun swasta yang dimaksud oleh Budi Karya mulai dari BUMN dan perusahaan nonpelat merah.

Dia mengaku upaya Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) bandara dan pelabuhan oleh swasta ini sudah mendapat persetujuan dari Presiden RI Joko Widodo.

"Presiden sudah menyetujui, dan total ada 30 bandara dan pelabuhan yang kita kerja samakan. Harapannya akan ada efisiensi untuk pembangunan pelabuhan dan bandara yang lebih kecil lainnya," kata Budi Karya di kantornya, Selasa kemarin.

Dari jumlah bandara dan pelabuhan tersebut, anggaran Kemenhub yang dialokasikan paling tinggi dalam pengelolaannya adalah di Bandara Tanjung Karang dan Sentani, yang masing-masing lebih dari Rp 50 miliar. Adapun anggaran paling kecil adalah di beberapa pelabuhan dengan rata-rata tiap tahunnya sekitar Rp 10 miliar.

Saat ini hingga dua minggu ke depan, Budi Karya meminta kepada Dirjen Perhubungan Udara dan Dirjen Perhubungan Laut untuk menghitung berapa angka penghematan yang diperoleh dari penyerahan 30 bandara dan pelabuhan tersebut ke swasta.

"Perkiraan kita di atas Rp 800 miliar per tahunnya. Itu akan lebih bermanfaat kalau kita alkasikan untuk pembangunan bandara dan pelabuhan lain yang ada di wilayah terpencil," tambah dia.

Semuanya, Budi menargetkan, akan selesai diserahterimakan ke swasta pada Desember 2017. Dengan begitu, mulai 2018, Kemenhub bisa lebih fokus dalam menjalankan perannya sebagai otoritas, bukan lagi sebagai operator.

"Kalau untuk swasta, paling banyak minat itu kelola Bandara Komodo di Labuan Bajo. Sementara sisanya akan kita serahkan ke BUMN, Angkasa Pura, dan Pelindo," ujar dia.

Budi Karya Sumadi
Pejabat
Budi Karya Sumadi dipercaya Presiden Joko Widodo menduduki kursi Menteri Perhubungan
Lihat Selengkapnya
Budi Karya Sumadi
Menhub Budi Karya
ntb
NTT