RI Bakal Jadi Pengguna Panas Bumi Terbesar di Dunia

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia akan menjadi penghasil listrik dari tenaga panas bumi terbesar di dunia pada 2021. Hal ini diakibatkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP) yang terus mengalami kemajuan pesat.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengatakan, dengan ada tambahan pasokan listrik panas bumi sebesar 2.023,5 Mega Watt (MW) melalui penambahan kapasitasi dari PLTP Sarulla berkapasitas 2 x 110 MW, PLTP Karaha 30 MW, PLTP Sorik Marapi berkapasitas 2 x 20 MW, dan PLTP Lumut Balai berkapasitas 55 MW.‎ Indonesia akan melampaui Filipina yang saat ini menjadi negara pengguna energi panas bumi terbesar kedua di dunia pada 2018.

Berdasarkan rencana yang disusun, Indonesia akan menjadi negara penghasil energi panas bumi terbesar di dunia, mengalahkan Amerika Serikat pada 2021, dengan kapasitas listrik panas bumi mencapai 3.559,5 MW.

"Berdasarkan hasil analisa kami kapasitas PLTP Indonesia akan mengalahkan produsen tenaga listrik panas bumi terbesar dunia, Amerika Serikat dan Filipina di tahun 2021," kata Dadan, seperti yang dikutip dari situs resmi Kementerian ESDM, di Jakarta‎, Selasa (12/4/2017).

Capaian ini berdasarkan perkembangan panas bumi di Filipina telah mendekati cadangan yang ada, sedangkan perkembangan panas bumi di Amerika Serikat tidak ada peningkatan yang signifikan, karena tidak adanya insentif pengembangan panas bumi disana.

Dadan mengatakan, saat ini pemanfaatan energi panas bumi di Indonesia untuk keperluan pembangkitan listrik baru 1.698,5 MW atau sekitar 10 peren dari cadangan yang ada. Padahal, sebanyak 331 titik lokasi potensi panas bumi yang telah menyebar di wilayah Indonesia sangat strategis untuk investasi dan memenuhi kebutuhan energi nasional sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN).

"Kami punya cadangan panas bumi sebesar 17.506 MW dan sumber daya sebesar 11.073 MW tapi belum dioptimalkan. Ini jadi peluang bagi para investor sekaligus memenuhi kebutuhan energi nasional," ungkap Dadan.

Lebih lanjut Dadan menjelaskan, Pemerintah terus memberikan kemudah para investor panas bumi melalui pemberian insentif fiskal dan non fiskal. Tak cukup di situ, Pemerintah telah menerbitkan regulasi khusus mengenai panas bumi yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung serta peraturan-peraturan teknis lainnya.

"Dua regulasi tersebut mengubah mindset lama bahwa pengembangan panas bumi bisa dilakukan di kawasan hutan konservasi karena tidak lagi dikategorikan sebagai usaha pertambangan," tutur Dadan.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: