Subsidi BBM, Elpiji, Listrik Bengkak Jadi Rp 94 Triliun di 2018

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR telah menyepakati anggaran subsidi energi, yakni bahan bakar minyak (BBM), elpiji 3 Kilogram (Kg), dan listrik dalam rapat Panitia Kerja (Panja) A sebesar Rp 94,55 triliun. Jumlah ini membengkak dibanding target APBN-P 2017 sebesar Rp 89,86 triliun.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara mengungkapkan, anggaran subsidi BBM dan elpiji 3 Kg pada tahun depan disepakati sebesar Rp 46,87 triliun. Turun dibanding target RAPBN 2018 sebesar Rp 51,13 triliun, namun naik dibanding APBN-P 2017 yang dipatok Rp 44,49 triliun.

"Perubahan anggaran subsidi BBM dan elpiji 3 Kg ada perbedaan di asumsi, terutama di volume," kata Suahasil saat Rapat Panja A di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/9/2017).

Dirinci lebih dalam, dengan asumsi kurs rupiah 13.400 per dolar AS dan harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US$ 48 per barel, volume BBM subsidi ditetapkan 16,23 juta Kiloliter (Kl), terdiri dari minyak tanah 610 ribu Kl dan Solar 15,62 juta Kl.

Jumlah ini naik dari volume BBM bersubsidi di APBN-P 2017 sebanyak 16,11 juta Kl, terdiri dari minyak tanah 610 ribu Kl dan 15,50 juta Kl. "Angka hasil kesepakatan Panja A sesuai dengan hasil kesepakatan pemerintah dengan Komisi VII DPR," ujarnya.

Anggaran subsidi jenis BBM tertentu disepakati sebesar Rp 10,30 triliun, terdiri dari minyak tanah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 2,49 triliun dan Solar Rp 7,81 triliun. Hasil itu naik dibanding APBN-P 2017 sebesar Rp 10,24 triliun, terdiri dari Rp 2,43 triliun minyak tanah dan Solar Rp 7,75 triliun.

Sementara itu, Suahasil menjelaskan, untuk kenaikan volume subsidi elpiji dari 6,39 juta metrik ton (MT) di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 menjadi 6,45 juta MT dalam kesepakatan dengan Panja A.

"Pertimbangannya untuk memastikan elpiji 3 Kg tersedia di masyarakat. Karena ada kebutuhan elpiji di masyarakat, sehingga sedikit meningkat di dalam volume elpiji," katanya.

Peningkatan volume tersebut mengerek anggaran subsidi tabung melon termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), disepakati naik tipis dari Rp 41,54 triliun pada RAPBN 2017 menjadi Rp 41,57 triliun di kesepakatan Panja A.

"Naik anggarannya karena ada kenaikan sedikit pada volume subsidi elpiji 3 Kg dan ada carry over sebesar Rp 5 triliun," Suahasil menjelaskan.

Jumlah volume dan anggaran subsidi elpiji ukuran 3 Kg di kesepakatan Panja A pun mengalami kenaikan signifikan dibanding target APBN-Perubahan 2017 sebanyak 6,20 juta MT dengan nilai Rp 32,96 triliun.

Untuk subsidi listrik, Suahasil bilang, anggaran yang disepakati sebesar Rp 52,66 triliun dengan carry over Rp 5 triliun atau naik dibanding APBN-P 2017 sebesar Rp 51 triliun carry over sebesar Rp 5,62 triliun.

Dengan demikian total subsidi listrik di kesepakatan Panja A ditetapkan Rp 47,68 triliun atau lebih tinggi dibanding Rp 45,38 triliun di APBN-P 2017.