Sukses

Cara Top Up Gratis Uang Elektronik dengan Jumlah Besar

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) telah mengatur biaya pengisian saldo uang elektronik atau top up. Meski telah diatur, namun pemilik kartu elektronik bisa terbebas dari biaya top up tersebut, bahkan dalam jumlah besar. Bagaimana caranya?

Kepala Pusat Program Transformasi BI Onny Widjanarko mengatakan, top up dengan nilai hingga Rp 200 ribu melalui kanal yang sama dengan penerbit kartu tidak dikenakan biaya. Jadi, isi ulang dengan jumlah besar tidak akan dikenai biaya top up jika dilakukan secara mencicil.

"Kita pastikan dulu, kalau mau isi ketengan Rp 1 juta 5 kali sepanjang pada device dengan penerbit On Us kita pastikan nggak kena biaya," kata dia di Gedung BI Jakarta, Jumat (22/9/2017).

Lebih lanjut, dia mengatakan, penetapan batas Rp 200 ribu tersebut dengan memperhatikan karakter masyarakat Indonesia. Dia mengatakan, selama ini rata-rata masyarakat Indonesia melakukan top up di bawah Rp 200 ribu. Dia bilang, batas Rp 200 ribu tersebut sebagai salah satu cara melindungi konsumen.

"BI ada kajian akan melihat rata-rata masyarakat di Indonesia yang top up berapa sih itu yang dilindungi. Ternyata 96 persen top up itu yang paling rata-ratanya antara Rp 100 ribu- Rp 200 ribu. Tapi yang paling banyak Rp 100 ribu- Rp 50 ribu jadi kita ambil paling aman untuk konsumen ya udah Rp 200 ribu," jelas dia.

Dia menambahkan, BI juga menerapkan batas itu dengan menimbang frekuensi top up uang elektronik masyarakat. "Kita mengambil keputusan dari kajian-kajian frekuensi dan pola masyarakat ketika top up," ujar dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

 

1 dari 2 halaman

Aturan Biaya Isi Ulang Uang Elektronik Mulai 20 Oktober

Bank Indonesia (BI) telah menerbitkan peraturan Gerbang Pembayaran Nasional/National Payment Gateway (GPN) pada 20 September 2017, yang salah satunya mengatur biaya isi ulang uang elektronik antar bank dan pihak ketiga sebesar Rp 1.500. Skema harga ini mulai efektif berlaku 20 Oktober 2017.

GPN tertuang dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/10/PADG/2017 tanggal 20 September 2017. PADG GPN merupakan aturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No.19/8/PBI/2017 tentang GPN.

Beberapa hal yang diatur dalam aturan tersebut, antara lain mengenai prosedur penetapan kelembagaan GPN, mekanisme kerja sama, branding nasional, dan skema harga.

Dalam kebijakan skema harga, BI ingin memastikan berjalannya interkoneksi dan interoperabilitas dalam ekosistem GPN, sebagai berikut:

a. Skema harga kartu debit, dengan tarif yang dikenakan kepada pedagang oleh bank (Merchant Discount Rate – MDR) sebesar 1 persen, dengan pemberian MDR khusus untuk transaksi tertentu, termasuk MDR 0 persen untuk transaksi terkait pemerintah.

b. Skema harga uang elektronik untuk transaksi pembelian dengan rincian sebagai berikut:

1) Terminal Usage Fee (biaya yang diberikan penerbit kartu kepada penyedia infrastruktur atas penggunaan terminal): 0,35 persen

2) Sharing infrastruktur (biaya investasi sebagai pengganti atas biaya infrastruktur yang telah dikeluarkan): sesuai dengan kesepakatan antar penerbit

3) Merchant Discount Rate (tarif yang dikenakan kepada pedagang oleh bank) akan ditetapkan tersendiri oleh BI

c. Kemudian, BI juga mengatur skema harga uang elektronik untuk transaksi isi ulang atau top up. Berikut rinciannya:

1) Top Up On Us, yaitu pengisian ulang yang dilakukan melalui kanal pembayaran milik penerbit kartu, untuk nilai sampai dengan Rp 200 ribu, tidak dikenakan biaya. Sementara untuk nilai di atas Rp 200 ribu dapat dikenakan biaya maksimal Rp 750

2) Top Up Off Us, yaitu pengisian ulang yang dilakukan melalui kanal pembayaran milik penerbit kartu yang berbeda/mitra/pihak ketiga, dapat dikenakan biaya maksimal sebesar Rp 1.500.

"Kebijakan skema harga ini mulai berlaku efektif 1 bulan setelah PADG GPN diterbitkan, kecuali untuk biaya Top Up On Us yang akan diberlakukan setelah penyempurnaan ketentuan uang elektronik," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Agusman.

Itu artinya, biaya isi ulang uang elektronik dari bank yang berbeda maupun pihak ketiga, seperti minimarket maksimal sebesar Rp 1.500 atau Top Up Off Us mulai berlaku efektif per 20 Oktober 2017.

Agusman mengungkapkan, BI menetapkan batas atas biaya isi ulang uang elektronik sebesar Rp 1.500 guna melindungi konsumen. Sebab pada praktiknya, ada bank dan pihak ketiga yang memungut biaya transaksi isi ulang hingga Rp 6.500.

"Praktiknya selama ini biayanya bisa sampai Rp 6.500. Ini yang kami rapikan agar konsumen lebih terlindungi. Jadi dengan biaya maksimal Rp 1.500, kalau mitra berkenan tanpa bayar (gratis) juga boleh, karena yang diatur batas atasnya," pungkasnya kepada Liputan6.com.

Artikel Selanjutnya
Kini Beli Burger Bisa Pakai Mata Uang Virtual
Artikel Selanjutnya
Studi: Pemakaian Uang Tunai Masih Dominasi di Asia Pasifik