BPJS Kesehatan Minta Dana Penambal Defisit Cair di Awal Tahun

Liputan6.com, Jakarta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berharap, alokasi dana pemerintah untuk menambal defisit pendanaan (mismatch) untuk pembayaran klaim peserta bisa cair di awal tahun berjalan. Jika tidak dalam bentuk dana, bisa dengan jaminan pemerintah melalui surat utang negara.

Direktur Kepatuhan Hukum dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan B‎ayu Wahyudi mengatakan, selama ini mismatch dana BPJS Kesehatan selalu ditambal pemerintah melalui APBN. Pada 2014, mismatch yang ditanggung pemerintah sebesar Rp 3,3 triliun. Kemudian angka tersebut meningkat di 2015 menjadi Rp 5,7 triliun.

‎

"Tahun 2016 ini kemungkinan sekitar Rp 9 triliun. Yang sudah dibayarkan pemerintah akumulasinya semuanya itu ada Rp 18,84 triliun. Karena ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, bahwa pendapatan berasal dari iuran, dan dari bantuan pemerintah," ujar dia di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Senin (25/9/2017).

Namun, lanjut dia, alokasi dana yang diberikan pemerintah tersebut tidak dicairkan pada awal tahun berjalan. Oleh sebab itu, agar BPJS Kesehatan memiliki kepastian dana untuk menambal defisit, maka perlu ada jaminan pemerintah melalui surat utang negara.

"Bagusnya sih sebelumnya (tahun berjalan). Kalau sebelumnya, tidak berupa uang, bisa berupa jaminan pemerintah lewat surat utang negara, itu juga boleh. Sehingga kita bisa menggunakannya untuk mendapat fasilitas perbankan nantinya," ungkap dia. Namun menurut Bayu, pihaknya tetap menjaga agar defisit ini tidak terus membesar. Caranya dengan melakukan upaya efisiensi penggunaan dana.

"Jadi kita juga sudah mengefisiensikan segala upaya yaitu dengan regulasi-regulasi. Umpamanya kapitasi yang dulu tidak ada indikatornya, sekarang ada berbasis komitmen di mana harus 144 penyakit, dilihat, tidak boleh dirujuk di faskes pertama," tandas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: