Menteri Susi: Kejahatan di Industri Perikanan Langgar Kedaulatan

Liputan6.com, Jakarta - Sejak beberapa tahun belakangan, pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing telah menjadi salah satu prioritas pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Berbagai usaha dilakukan KKP untuk meningkatkan kesadaran negara-negara akan bahaya IUU Fishing yang sering kali diikuti dengan kejahatan industri perikanan yang bersifat lintas batas dan terorganisasi (transnational organized crime).

Untuk itu, kemarin, Senin, 25 September 2017, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menghadiri pembukaan The 3rd International Symposium on Fisheries Crime di markas UNODC Vienna, Austria.

Turut hadir dalam simposium tersebut Menteri Perikanan Norwegia Per Sandberg, Sekretaris Jenderal Dewan Menteri Norwegia Dagfinn Hoybraten, dan Menteri Pertanian, Peternakan, Perikanan Budi Daya, dan Perikanan Tangkap Republik Ekuador Ana Katuska Drouet.

Menteri Susi menyampaikan, kejahatan industri perikanan lintas batas dan terorganisasi telah melemahkan hukum dan kedaulatan negara. Kejahatan ini tak hanya mengancam keberlanjutan pangan, tetapi juga berdampak negatif terhadap ekonomi, merusak lingkungan, dan merongrong hak asasi manusia.

"FV Viking adalah salah satu contoh praktik penangkapan ikan ilegal dan melanggar kedaulatan suatu negara. Kapal ini memiliki 25 bendera sehingga kapal dapat berganti bendera setiap saat. Mereka juga dengan mudahnya memalsukan dokumen registrasi dan perizinan. Kita semua juga telah menyaksikan kapal FV Hua Li 8, kapal berbendera Tiongkok yang telah melakukan penangkapan gurita ilegal di perairan Argentina," papar Susi dalam pidatonya, seperti ditulis Selasa (26/9/2017).

Susi mengatakan, kejahatan perikanan ini sudah terjadi mulai dari perencanaan penangkapan ikan yang berkaitan dengan asuransi, kepemilikan kapal, dan perizinan kapal, hingga korupsi dalam perolehan izin, pemalsuan dokumen, penggelapan pajak, pencucian uang, perdagangan orang, dan perdagangan obatan-obatan terlarang. Kejahatan ini juga sering kali melibatkan banyak pihak yang berdomisili di berbagai negara.

"Kita harus mengingat bahwa kedaulatan wajib diperjuangkan dan dipertahankan. Kita semua harus menemukan solusi atas keterbatasan yang kadang dimiliki oleh peraturan perundang-undangan," ujar Susi.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: