Sukses

Jokowi Minta Evaluasi Ratusan Anak Usaha BUMN

Presiden Jokowi memerintahkan 800 anak usaha BUMN dimerger atau dijual.

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ‎memerintahkan menterinya untuk menggabungkan atau menjual anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Lantaran banyaknya anak perusahaan BUMN malah menghambat sektor swasta untuk berkembang.

Jokow mengatakan, sebelum hal ini dikeluhkan oleh Ketua Umum Kadin Rosan P Roeslani, dirinya telah memerintahkan menteri terkait untuk mengevaluasi keberadaan 800 anak perusahaan BUMN. Meski pun ratusan anak perusahaan tersebut bukan dibentuk pada era pemerintahannya.

"Saya setuju, pertama mengenai BUMN. Kemarin di rapat paripurna sudah saya perintahkan, Pak Rosan belum ngomong di sini, saya sudah ngomong kemarin. Silakan tanya menteri yang hadir, kemarin saya marahin enggak. Ya betul BUMN ada 118, tapi anak dan cucunya hampir 800. Tapi yang buat anak cucu cicit bukan saya, sudah ada dari dulu. Kenapa ngomongnya baru sekarang bapak ibu. Jangan-jangan juga ada yang main politik," ujar dia di Rakornas Kadin, Jakarta, Selasa (3/10/2017).

Bahkan, kata Jokowi, dirinya sudah memerintahkan anak-anak perusahaan BUMN yang jumlahnya banyak tersebut untuk digabungkan atau dijual. Sebab, lini bisnis usaha anak-anak perusahaan ini bukan sektor yang vital dan justru mengambil peluang yang harusnya bisa digarap pengusaha swasta di dalam negeri.

"Saya sudah perintahkan kemarin, yang 800 dimerger, atau kalau perlu dijual. Ngapain BUMN ngurusin catering, nyuci baju. Langsung saya tunjuk langsung. Saya terbiasa blak-blakan seperti itu. Untuk apa gitu," kata dia.

Selain itu, lanjut Jokowi, proyek-proyek pemerintah yang dikerjakan juga diberikan kepada pengusaha swasta di daerah. Ini supaya sektor swasta bisa tumbuh karena mendapatkan kesempatan untuk berkarya.

"Yang kedua, saya sudah perintahkan untuk yang berkaitan dengan BUMN yang di daerah. Diusulkan ke pengusaha-pengusaha yang ada di daerah. Pada pertemuan berikut saya minta masukan problem di setiap daerah apa. Misalnya, PU, BUMN. Apa karena pengusaha daerah enggak siap, atau dikerjakan oleh anak dan cucu (BUMN)," ujar dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.