Sukses

Bebani Negara, Pemerintah Usul Jual Terminal Minyak Ini ke DPR

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah mengusulkan penghapusan fasilitas terminal penampungan minyak terapung (Floating Storage and Offloading/FSO) Ardjuna Sakti ke Komisi VII DPR, dengan cara lelang. Aset tersebut saat ini mangkrak karena rusak.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan ‎Isa Rachmatarwata mengatakan, FSO Ardjuna Sa‎kti telah beralih kepemilikan dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) menjadi milik negara dengan nilai aset Rp 491,7 miliar. Saat ini kondisinya sudah rusak. Jika diperbaiki hanya menghabiskan biaya yang jauh lebih besar.

"FSO ini sudah lama tidak digunakan dan dalam keadaan rusak, biaya perawatan jauh lebih besar dari yang dimanfaatkan," kata dia saat rapat dengan Komisi VII, DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/10/2017).

Isa melanjutkan, biaya sandar FSO di Pelabuhan Cigading Banten mencapai Rp 7 miliar sampai Rp 8 miliar setahun. Kondisi ini tentunya sangat memberatkan keuangan negara karena membiayai aset yang tidak produktif. ‎Atas pertimbangan tersebut, pemerintah mengusulkan aset tersebut dihapus dengan cara dijual.

"Sesuai dengan pertimbangan di atas, karena tidak ada manfaat kemudian diusulkan untuk dihapuskan dengan cara dijual," ungkap Isa.

Menurut Isa, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah menyampaikan permohonan untuk penghapusan aset tersebut. Namun, untuk menjual aset dengan nilai di atas Rp 100 miliar, pemerintah harus mendapat persetujuan DPR.

"Kami mengharapkan dapat diberikan persetujuan tersebut untuk dapat ditindaklanjuti. Apabila nanti sudah diberikan persetujuan, maka proses penghapusan dengan cara lelang. Karena itu, satu-satunya yang digunakan untuk penghapusan barang seperti ini, yang tentunya akan dilakukan di kantor pelayanan lelang setempat," tutup Isa.

Tonton Video Pilihan Ini:

 

Artikel Selanjutnya
Warga Kayoa Barat Kini Nikmati Harga BBM Murah
Artikel Selanjutnya
Top 3: Berkah Kekisruhan Politik AS bagi Harga Emas