Sukses

Pemerintah dan DPR Gelar Rapat Tertutup soal Divestasi Freeport

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan dan Komisi VII DPR sepakat menggelar rapat tertutup untuk membahas detil negosiasi, salah satunya pelepasan (divestasi) 51 persen saham PT Freeport Indonesia.

Rapat tertutup ini juga akan dihadiri Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno.

"Komisi VII sepakat dengan Menteri ESDM untuk melakukan rapat koordinasi bersifat tertutup dengan Menteri BUMN dan Menkeu membahas detil negosiasi Freeport Indonesia," kata Pimpinan Raker Komisi VII, Gus Irawan Pasaribu membacakan kesimpulan di Gedung DPR, Jakarta,Senin (9/10/2017).

Keputusan ini mengakomodir permintaan Jonan agar pembahasan detil mengenai negosiasi, termasuk divestasi saham 51 persen Freeport Indonesia antara pemerintah dan Komisi VII dilaksanakan secaratertutup.

"Kalau mau ada lagi pembahasan mengenai ini (divestasi) tolong tertutup," tegas Jonan.

Dia menjelaskan, nilai kapitalisasi pasar Freeport McMoran di New York Stock Exchange saat ini senilai US$ 20,74 miliar. Nilai tersebut melambung tinggi dibanding realisasi sebesar US$ 7 miliar pada Januari2016.

Sementara itu, Jonan lebih jauh mengatakan, kontribusi keuntungan Freeport Indonesia dalam 5-10 tahun terakhir sekitar 40 persen. Dengan asumsi tersebut, maka nilai 100 persen saham Freeport Indonesia diperkirakan sebesar US$ 8 miliar atau sekitar Rp 108 triliun.

"Jadi kalau 51 persen berarti US$ 4 miliar. Tentunya mayoritas pasti akan minta premium. Semua kepemilikan mayoritas pasti minta premium. Nanti dihitung nego premiumnya mau berapa," tutur mantan Menteri Perhubungan itu.

Berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), lanjut Jonan, divestasi saham harus win-win dengan nilai wajar. Dengan asumsi tersebut, dia menilai, nilai 100 persen saham US$ 16 miliar atau US$ 20 miliar terlalu tinggi.

"Freeport McMoran pada 1997 pernah menjual partisipasi interest, bukan saham 40 persen ke Rio Tinto. Sifatnya bagi hasil. Sebesar 40 persen yang ditawarkan, permintaannya US$ 3,5 miliar, tapi ada yang nawar US$ 2,5 miliar," tutur dia.

"Idenya kalau pemerintah Indonesia mau naik akuisisi saham Freeport McMoran, itu free market kok. Bisa punya 10 persen. Nah selanjutnya strategi negosiasi, kalau ada pertemuan, saya harap raker tertutup. Karena ini kalau dibuka bisa dibajak Freeport, ini sebenarnya maukemana," Jonan menerangkan.

Lebih jauh kata Jonan, pemerintah memutuskan perpanjangan maksimal 2x10 dari 2021 sampai 2031. Jika divestasi berjalan, bisa diperpanjang sampai 2041. Bila tidak jalan, Ia mengakui, mungkin akan selesai pada 2021.

"Syarat lainnya, bikin smelter dan penerimaan negara harus lebih besar. Nah itu kan masih draft yang dibicarakan, kita buat penerimaan negara tidak pakai prevailing, tapi naildown. Sepanjang konsensi diberikan tapi penerimaan lebih baik dan akan dilampirkan ke IUPK. Untuk tahap-tahap ini, raker tertutup," pungkas Jonan.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

 

1 dari 2 halaman

Menteri Jonan Kembali Terlibat dalam Perundingan Freeport

Sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan kembali terlibat dalam perundingan pemerintah dengan PT Freeport Indonesia. Pada perundingan kali ini, kedua belah pihak membahas stabilitas investasi dan mekanisme pelepasan saham (divestasi) Freeport menjadi 51 persen.

Staf Khusus Menteri ESDM Hadi M Djuraid mengatakan, sebelumnya perundingan terkait stabilitas investasi pertambangan ‎dipegang Menteri Keuangan Sri Mulyani dan divestasi oleh Menteri BUMN Rini Soemarno.

‎"Sesuai arahan Presiden sebulan terakhir, perundingan ada di Keuangan (lead) dan BUMN. Sesuai arahan Presiden, Menteri ESDM akan kembali membantu proses perundingan bersama Menkeu dan BUMN," kata dia di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat 6 Oktober 2017.

Menurut Hadi, terlibatnya kembali Jonan agar proses perundingan bisa segera mendapat titik temu, sehingga hasilnya bisa dicantumkan dalam lampiran Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

"Untuk berunding dengan Freeport supaya bisa dicapai titik temu, sehingga persoalan segera selesai dan hasilnya akan dituangkan dalam lampiran IUPK," jelas dia.

Hadi mengungkapkan, saat ini ada dua hal yang belum bisa dimasukkan dalam lampiran IUPK, yaitu divestasi dan stabilitas investasi. Pasalnya, perundingan dua hal tersebut belum selesai.

"Kan lampiran IUPK yang sekarang yang sudah smelter. Terus nanti disitu akan ada lampiran, di mana disebutkan ada force major apa dan seterusnya itu ada rinciannya. Dan yang masih ditunggu adalah lampiran masalah perpajakan atau penerimaan negara, kemudian divestasi. Itu yang akan dirudingkan detailnya," jelas Hadi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara mengenai surat dari CEO Freeport McMoran Inc, yang berisi tentang penolakan posisi pemerintah dalam hal pelepasan saham (divestasi) 51 persen.

Jokowi mengatakan, penolakan tersebut merupakan bagian dari proses negosiasi antara pemerintah Indonesia dan Freeport. ‎Dia pun sudah menyiapkan tim yang terdiri dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

"Ini kan masih proses. Nanti ketemu tim kita, Bu Menteri BUMN, Menkeu, Menko kemaritiman dalam satu tim nanti bertemu," kata Jokowi, kemarin.

Menurut Jokowi, kealotan dalam negosiasi merupakan hal yang biasa. Pemerintah Indonesia sudah tiga tahun otot-ototan (adu kekuatan) dengan Freeport dalam proses negosiasi.

"Namanya negosiasi alot ya biasa. Sudah tiga tahun kok ini otot-ototan masalah negosiasi itu," ujarnya.

Meski begitu, dia optimistis akan menemukan jalan keluar yang dapat disepakati kedua belah pihak.‎ Saat ini proses negosiasi hampir selesai, ‎Jokowi menargetkan penyelesaian secepatnya.

"Ini hampir final. Saya yakin win-win-lah. Saya yakin akan selesai.‎ Secepatnya, secepat-cepatnya. Sudah tiga tahun kita bicara ini. Tapi kan kita juga enggak mau kalau tidak dapat win-nya," tutup Jokowi.

Artikel Selanjutnya
364 Anggota DPR Absen Sidang Paripurna
Artikel Selanjutnya
Masa Sidang 2016-2017, DPR Tuntaskan 17 RUU Jadi UU