Kelola Bandara dan Pelabuhan, Menhub Targetkan Hemat APBN Rp 1 T

Neraca Ekspor Perdagangan di April Melemah — Sebuah kapal bersandar di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (26/5). Penyebab kinerja ekspor sedikit melambat karena dipengaruhi penurunan aktivitas manufaktur dan mitra dagang utama, seperti AS, China, dan Jepang. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara bertahap akan bekerja sama dengan swasta untuk mengelola bandara dan pelabuhan. Ini sebagai upaya meningkatkan layanan dan fasilitas di sejumlah infrastruktur di bandara dan pelabuhan tersebut.

Saat ini Kemenhub juga telah mengundang investor yang tertarik untuk ikut mengelola sejumlah pelabuhan dan bandara tersebut. Kerja sama tersebut menggunakan skema pemanfaatan barang milik negara (aset) dan kerja sama operasional.

"Tidak ada penjualan aset atau pengalihan aset negara dalam kerja sama tersebut. Semua aset tetap dikuasai negara," tegas Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta (13/10/2017).

Budi Karya menambahkan, sejumlah investor diundang, baik investor dalam negeri maupun luar negeri. Dengan adanya kerja sama ini diharapkan tercipta kompetensi sehingga bisa meningkatkan kualitas pelayanan di pelabuhan dan bandara-bandara.

Selain untuk meningkatkan fasilitas di pelabuhan dan bandara, Budi berharap kerja sama pengelolaan ini dapat menghemat anggaran yang bersumber dari APBN.

"Kita harapkan paling tidak APBN yang bisa diefisienkan kurang lebih Rp 500 miliar sampai dengan Rp 1 triliun, dari 30-an pelabuhan dan bandara," ujar Budi.

Budi menambahkan, saat ini tercatat terdapat dua pelabuhan yang telah melakukan kerja sama pemanfaatan (KSP), yaitu Pelabuhan Sintete dan Pelabuhan Probolinggo.

Selain itu, dua pelabuhan telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk selanjutnya proses KSP, yaitu Pelabuhan Waingapu dan Pelabuhan Bima. Budi menargetkan, terdapat sedikitnya 15 pelabuhan dan bandara yang dikerjasamakan pengelolaannya ke swasta pada 2017.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Selanjutnya

Budi meyakini pelabuhan dan bandara yang dikerjasamakan pengelolaannya akan dapat mendatangkan keuntungan bagi pihak pengelola.

"Pelabuhan dan bandara yang sudah ada tersebut akan dikelola secara profesional dan jelas selain meningkat pelayanan juga mendatangkan keuntungan berupa peningkatan pendapatan negara," ujar dia.

Adapun 20 pelabuhan yang sudah dan akan dikerjasamakan dengan swasta, di antaranya Pelabuhan Probolinggo, Pelabuhan Sintete, Pelabuhan Bima, Pelabuhan Waingapu, Pelabuhan Tanjung Wangi, Pelabuhan Badas, Pelabuhan Kalabahi, Pelabuhan Tenau Kupang, Pelabuhan Ende, Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Manokwari, Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Ternate, Pelabuhan Pantoloan, Pelabuhan Parepare, Pelabuhan Kendari, Pelabuhan Biak, Pelabuhan Fakfak, Pelabuhan Sorong, dan Pelabuhan Merauke.

Adapun 11 bandara yang diusulkan dikerjasamakan dengan swasta di antaranya Bandara Komodo Labuan Bajo, Bandara Radin Inten II Lampung, Bandara Sentani Jayapura, Bandara Juwata Tarakan, Bandara Mutiara SIS Al-Jufri Palu, Bandara Maimun Saleh Sabang, Bandara FL Tobing Sibolga, Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, Bandara Hananjoeddin Tanjung Pandan, Bandara Syukuran Aminudin Luwuk, dan Bandara Blimbingsari Banyuwangi. (Yas)

Budi Karya Sumadi
Pejabat
Budi Karya Sumadi dipercaya Presiden Joko Widodo menduduki kursi Menteri Perhubungan
Lihat Selengkapnya
Budi Karya Sumadi
kemenhub
Pejabat
Kemenhub adalah singkatan dari Kementerian Perhubungan, yang merupakan salah satu kementerian di Indonesia.
Lihat Selengkapnya
kemenhub
pelabuhan