Sukses

Ada Pertukaran Data Antarnegara, Pengemplang Pajak Berkurang

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan terjadi penurunan aktivitas penghindaran pajak atau tax evasion saat ini. Hal tersebut karena penerapan pertukaran data atau informasi untuk kepentingan pajak secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI) pada 2017 dan 2018.

Sri Mulyani menyampaikan, akhir-akhir ini persoalan perpajakan mengemuka secara global. Kondisi ini berbeda dengan 10 tahun lalu, di mana tidak ada pembahasan tax evasion.

“Sekarang kita ada kebijakan AEoI, Common Reporting Standard (CRS), dan hasilnya adalah penurunan penghindaran pajak," kata Sri Mulyani, dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/10/2017).

Upaya implementasi AEoI dan CRS merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang sedang dilakukan pemerintah. Termasuk wacana menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan di Indonesia yang saat ini 25 persen.

"Dalam pertemuan G20 beberapa waktu lalu, kami berupaya menurunkan tarif pajak supaya bisa menarik lebih banyak investor. Tarif pajak di Indonesia kini 25 persen, tapi lihat bagaimana tarif pajak Singapura yang jauh lebih kecil 17 persen. Kita harus menetapkan apa kebijakan fiskal yang dikehendaki, dari sisi penerimaan dan pengeluaran," ucap Sri Mulyani.

Memperbaiki instrumen fiskal, diakuinya, dapat menciptakan pertumbuhan yang inklusif. Lebih jauh, Sri Mulyani bilang, ada kekhawatiran tidak semua orang bisa menikmati dan berbagi dalam kemajuan global. "Ini belum cukup inklusif," dia menambahkan.

Pemerintah, kata Sri Mulyani, harus menciptakan kesempatan yang sama bagi semua orang supaya ada kemajuan. Hal ini tidak mudah karena berarti harus ada kebijakan berani untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan-layanan dasar yang fleksibel, sehingga mudah dijalankan.

Direktur Pelaksana International Moneter Fund (IMF) Christine Lagarde mengatakan, tidak seperti tahun lalu ketika pasar negara berkembang mendorong kenaikan, kenaikan saat ini lebih seimbang. "Ini lebih luas, lebih solid dan seharusnya lebih baik. Tapi itu perlu berkelanjutan dan menguntungkan semuanya," terangnya.

Lagarde juga sempat memuji Sri Mulyani terkait isu korupsi dan pajak. "Saya akan menyampaikan hal ini secara terang-terangan karena mungkin Sri Mulyani tidak mau mengatakannya. Indonesia menghadapi isu korupsi dan pengelakan pajak yang cukup rumit. Sri Mulyani berhasil mendorong upaya untuk mengatasi kedua permasalahan itu," tegas Sri Mulyani.

Artikel Selanjutnya
Skema Pajak Bisnis Online Berlaku Tahun Ini
Artikel Selanjutnya
Ditjen Pajak: Banyak Pelaku Bisnis Online yang Tak Bayar Pajak