Sukses

Pemerintah Harus Selesaikan Konflik Transportasi Online

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah diminta segera mencari cara untuk menyelesaikan masalah antara transportasi konvensional dan online. Hal ini menyusul penghentian sementara layanan transportasi online di wilayah Jawa Barat yang berujung pada aksi damai driver ojek online di wilayah tersebut.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Asep Warlan menyatakan, penghentian sementara layanan transportasi online bukan menjadi jalan keluar dalam menyelesaikan persoalan yang timbul antara transportasi online dengan angkutan konvensional.

“Persoalan antara konvensional dan online adalah berebut konsumen, harusnya pemerintah fokus menyelesaikan konflik bukannya malah menyarankan transportasi online untuk tidak beroperasi,” ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (17/10/2017).

Menurut dia, transportasi online hadir karena adanya kebutuhan dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Seharusnya, pemerintah memfasilitasi kebutuhan dari masyarakat tersebut.

Oleh karena itu, Asep meminta pemerintah agar mencarikan jalan keluar agar kebutuhan semua pihak termasuk transportasi online, konvensional serta masyarakat terakomodir dengan baik.

"Kalau dilarang justru kan sewenang-wenang terhadap masyarakat yang telah merasakan manfaat dari transportasi online,” tandas dia.

Diberitakan sebelumnya, ribuan massa pengendara transportasi online yang tergabung dalam Gerakan Bersama (Geram) Driver Online Bandung Raya Bersatu menggelar aksi damai di depan halaman Gedung Sate Bandung, Senin 16 Oktober 2017.

Massa aksi yang berdatangan sejak pukul 10.00 WIB itu menggunakan berbagai atribut jaket mulai dari berbagai angkutan online Grab, Uber dan Go-jek. Koordinator aksi Andrian mengatakan, aksi ini merupakan ajang audiensi para pengendara dengan pemerintah.

"Tujuan kami ingin beraudiensi mencari penyelesaian persoalan kegundahan saat ini yang kita hadapi," kata Andrian kepada massa.

"Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan jadi pencerahan buat online ke depan," dia menjelaskan.

Setelah berorasi, Andrian mengajak massa untuk berdoa bersama. Kemudian, delapan orang mewakili massa sopir transportasi online beraudiensi langsung dengan Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Dedddy Taufik di dalam Gedung Sate.

Pewakilan itu menyampaikan unek-uneknya terkait kebijakan yang diambil Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memutuskan menghentikan layanan transportasi online di seluruh wilayah Jabar hingga ada keputusan dari pemerintah pusat.

Tonton Video Pilihan Ini:

Artikel Selanjutnya
BI dan Kemenhub Sepakati Pembayaran Transportasi Nontunai
Artikel Selanjutnya
Paket Kebijakan Ekonomi Keluar, Sri Mulyani Siap Kaji Pajak Usaha