Sukses

3 Tahun Jokowi-JK, RI Raup Investasi Hampir Rp 1.500 Triliun

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mencatatkan realisasi pertumbuhan investasi sebesar 46 persen dalam kurun waktu tiga tahun. Pemerintah telah meraup investasi dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 1.494,9 triliun sejak 2016 hingga semester I-2017.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Trikasih Lembong mengungkapkan, capaian investasi pada 2012 mencapai Rp 313 triliun. Realisasi ini terus meningkat di era pemerintahan Jokowi. Pada 2014, pemerintah meraup investasi sebesar Rp 463 triliun.

Jumlahnya naik menjadi Rp 545 triliun pada 2015 dan sebesar Rp 613 triliun pada 2016. Sementara, realiasi investasi hingga semester I-2017 sebesar Rp 336,7 triliun dari target Rp 678,8 triliun hingga akhir tahun ini.

"Nilai investasi PMA dan PMDN sejak awal masa pemerintahan sampai sekarang tumbuh 46 persen. Setiap tahun sangat banyak dana mengalir dari investor asing maupun domestik," ujar Lembong saat Konferensi Pers di acara 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (17/10/2017).

Dengan capaian investasi tersebut, diakui Lembong, UNCTAD PBB menempatkan Indonesia pada peringkat ke-4 dunia sebagai tujuan utama investasi dunia (2016-2018). Posisi ini naik 4 peringkat dari survei sebelumnya di periode 2014-2016.

Berdasarkan penyebaran wilayahnya, pertumbuhan investasi paling tinggi di Sulawesi 189 persen dengan nilai Rp 118,9 triliun dan penyerapan 104.927 tenaga kerja pada periode 2015-2017. Menyusul di Sumatera dengan pertumbuhan 87 persen senilai Rp 256,6 triliun dan penyerapan 470.055 tenaga kerja.

Sementara di Jawa, investasi tumbuh 50 persen senilai Rp 807,1 triliun dan sudah menyerap tenaga kerja 2,12 juta orang. Bali dan Nusa Tenggara meraup investasi Rp 48,1 triliun, menyerap 82.597 tenaga kerja dan pertumbuhan investasi 49 persen.

Pertumbuhan investasi di Kalimantan serta Papua dan Maluku masing-masing 41 persen dan 23 persen. Nilainya masing-masing Rp 198 triliun dan Rp 66,1 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja 441.385 orang dan 274.031 tenaga kerja.

"Data ini menunjukkan bahwa pertumbuhan investasi di luar Jawa sangat tinggi. Ini dampak dari peran pemerintah membangun dari pinggiran, contohnya di Sumatera, banyak investor yang tanya ke saya investasi ke sana karena melihat banyak pembangunan infrastruktur," jelas Lembong.

Dia menjelaskan, total realisasi PMA dan PMDN selama periode 2015 sampai semester I-2017 sebesar Rp 1.494,9 triliun telah menyerap 3,37 juta tenaga kerja. Sedangkan jumlah proyek mencapai 75.801 proyek.

"Kontribusi investasi dalam Produk Domestik Bruto (PDB) naik dari Rp 2.876 triliun di 2013 menjadi Rp 4.040 triiun di 2016. Pertumbuhan kontribusinya dari 31,7 persen di 2013, naik menjadi 32,6 persen di 2016," ujarnya.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pemerintah melalui BKPM, sambung Lembong, akan memperkuat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pusat, layanan izin investasi 3 jam di PTSP Pusat, Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK), dan pencapaian proses pabeanan impor barang modal.

Ada pula layanan izin investasi khusus untuk sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), digital signature untuk izin prinsip, dan data sharing untuk mempercepat perizinan Kementerian/Lembaga.

"Layanan investasi 3 jam benar-benar jalan, investor pada kagum. Tapi masih ada juga sih yang ngeluh izin berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Ini memang terobosan mental atau mindset, tapi ini membuktikan kita serius memperbaiki izin investasi," jelasnya.

Dalam perkembangannya, layanan izin investasi 3 jam di PTSP Pusat sudah melayani 416 perusahaan dengan nilai penanaman modal Rp 1.321 triliun dan menyerap 284 ribu tenaga kerja.

Layanan KLIK melayani 112 perusahaan dengan investasi Rp 131 triliun di 32 kawasan di Indonesia. Sedangkan layanan jalur hijau sudah melayani 100 perusahaan senilai Rp 262 triliun. Realisasinya 94 persen lebih cepat.

Untuk layanan izin investasi khusus sektor ESDM ada 9 jenis izin teknis ESDM, melayani 41 perusahaan dengan nilai investasi Rp 74 triliun. Digital signature untuk izin prinsip di mana seluruh proses perizinan dilakukan tanpa tatap muka.

Serta data sharing untuk mempercepat perizinan Kementerian/Lembaga bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian LHK, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.