Sukses

Pekerjaan Rumah Jokowi-JK di Sisa Masa Kepemimpinan

Pemerintah dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi.

Liputan6.com, Jakarta Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia (UI), Ari Kuncoro, menilai ada dua pekerjaan rumah pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) di sisa waktu dua tahun ini. Pertama, membangun infrastruktur paling prioritas dan menjaga daya beli masyarakat untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

"Pertumbuhan ekonomi kita masih 5,0 persen, itu artinya kebijakan pemerintah termasuk pembangunan infrastruktur belum berdampak," katanya saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Kamis (19/10/2017).

Untuk itu, dia menyarankan, agar pemerintah dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi. Salah satunya, menjaga daya beli masyarakat, termasuk di kelas menengah. Pemerintah menargetkan ekonomi tumbuh 5,2 persen di tahun ini.

"Saat pembangunan infrastruktur dampaknya masih jangka panjang, dorong pertumbuhan ekonomi dari konsumsi. Jangan ganggu konsumen kelas menengah dengan isu-isu yang bikin pesimistis dan bikin malas belanja. Karena selama ini konsumsi rumah tangga jadi kekuatan ekonomi kita," jelasnya.

"Konsumsi rumah tangga kan tumbuh 4,9 persen, kalau tumbuh 5,01 persen saja, lalu ditopang dari investasi, ekspor, pengeluaran pemerintah, maka pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,3-5,4 persen," Ari menambahkan.

Dekan dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI ini menuturkan, pekerjaan rumah selanjutnya untuk pemerintah Jokowi-JK adalah merelokasi infrastruktur yang padat modal menjadi padat karya sehingga dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja.

"Jangan terus-menerus jalan tol, tapi coba revitalisasi jalur kereta api, bangun transportasi berbasis rel, menggenjot lebih banyak proyek jalan di kabupaten, provinsi, desa, bangun irigasi yang bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja. Dana desa misalnya jangan digunakan buat bikin lapangan voli," paparnya.

Dia mencontohkan, pembangunan pembangkit listrik 35 ribu MW merupakan proyek padat modal. "Jadi bisa dijadwalkan kembali untuk dibangun kalau Pak Jokowi lanjut di periode kedua. Lalu jalan tol yang belum mendesak, nanti dulu dibangun. Lebih baik uangnya buat bangun jalan di daerah," saran Ari.

Tonton Video Pilihan Ini:

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.