Jurus Pengusaha RI Perangi Kampanye Hitam Sawit

Presiden Joko Widodo didampingi Mentan Amran Sulaiman saat meninjau kebun kelapa sawit rakyat di Desa Panca Tunggal, Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Jumat (13/10/2017). (Dok Gapki)

Liputan6.com, Nusa Dua Indonesia selaku negara pengekspor sawit terbesar di dunia kerap menjadi korban kampanye hitam. Di antaranya, Indonesia dituduh melakukan deforestasi dan menjadi aktor utama di balik kebakaran hutan.

Selama ini, banyak publikasi yang melaporkan jika industri kelapa sawit Indonesia sebagai aktor utama di balik bencana tersebut. Padahal lebih dari 50 persen kebakaran hutan dan lahan terjadi di tanah mineral.

Kampanye hitam itu sengaja digulirkan semata untuk melemahkan Indonesia sebagai negara penghasil minyak nabati terbesar di dunia. Pasalnya, negara-negara di Uni Eropa dan Amerika turut bermain dalam persaingan produksi minyak nabati non-sawit.

Ketua Bidang Komunikasi GAPKI, Bambang Aria Wasesa mengatakan, kampaye hitam itu telah berlangsung sejak lama. Berbagai macam cara juga telah ditempuh pemerintah maupun pengusaha sawit untuk menanggulangi kampanye hitam tersebut.

Salah satunya, kata Bambang, dengan menerapkan pola kemitraan antara perusahaan skala besar dengan perkebunan rakyat. Kemitraan ini nantinya mencakup pemberian modal dan penyediaan bibit sawit unggul untuk program replanting (penanaman kembali).

"Hal itu yang akan menjadi fokus IPOC tahun ini," ujarnya dalam acara silaturrahmi jelang Konferensi Sawit Internasional (IPOC) 2017 di Bali, Kamis (2/11/2017).

Bambang menjelaskan, pola kemitraan itu sekaligus menepis anggapan bahwa perusahaan sawit sekala besar meninggalkan perkebunan rakyat. Dengan kemitraan ini, perusahaan sawit berskala besar akan membantu perkebunan rakyat untuk meningkatkan produktivitas.

“Untuk mempersempit kesenjangan produktivitas ini, strategi terbaik adalah kemitraan antara perusahaan dengan perkebunan rakyat,” jelas dia.

2 dari 2 halaman

Jamin Tata Kelola Berkelanjutan

Direktur Tropical Peat Research Institute (TPRI) Serawak Malaysia, Lullie Melling mengamini manfaat kemitraan antara pengusaha dengan kebun rakyat tersebut. Guna menunjang kelanjutan produktivitas sawit di Indonesia.

Pakar gambut itu juga menambahkan, program kemitraan antara perusahaan dengan perkebunan rakyat akan menjamin tata kelola yang berkelanjutan. Termasuk tata kelola perkebunan masyarakat di lahan gambut.

“Tuntutan global agar industri kelapa sawit nasional semakin berkelanjutan juga akan terjawab,” dia menjelaskan.

Pada IPOC 2017, GAPKI mengundang sejumlah pemilik perkebunan rakyat. Tidak hanya di pejuru Indonesia, melanikan juga Malaysia, Papua Nugini, Thailand, Nigeria, dan Guatemala.

Indonesia dan Malaysia sebagai pendiri Dewan Negara Produsen Kelapa Sawit atau Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) menggelar Inaugural Ministerial Meeting of Palm Oil Producing Countries (IMMPOPC) di Bali Nusa Dua Convention Center pada 1-3 November 2017.

Selain Indonesia dan Malaysia, CPOPC mengundang berbagai perwakilan negara produsen kelapa sawit lainnya seperti Papua Nugini, Thailand, Nigeria, dan Guatemala.

Direktur Eksekutif CPOPC Mahendra Siregar menjelaskan, negara produsen mengalami berbagai tantangan perdagangan komoditas minyak kelapa sawit, khususnya terkait isu lingkungan hidup dan banyaknya hambatan tarif dan non-tarif yang diterapkan beberapa waktu terakhir.

Pertemuan ini akan menjadi platform pertama bertukar pandangan di antara negara produsen kelapa sawit menghadapi berbagai tantangan komoditas kelapa sawit dalam perdagangan global.

“Pertemuan IMMPOPC merupakan momen penting untuk mendorong adanya kesamaan pandangan dan tujuan negara produsen kelapa sawit. Kesamaan pandangan tersebut dapat melindungi dan memajukan kepentingan bersama negara produsen dalam perekonomian global”, jelas Mahendra dikutip dari keterangan tertulisnya.