RI Belum Punya Cadangan Terbukti Energi Nuklir

20160603- PLTN Novoronez di Rusia- Nurmayanti — Novovoronezh Power Unit 6 merupakan desain pembangkit nuklir pertama Rusia di Abad 21. Di mana, Reaktor VVER-1200 merupakan reaktor terkuat saat ini pada industri nuklir di Rusia. (Liputan6.com/Nurmayanti)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membedah masalah pengembangan energi nuklir di Indonesia. Hal ini untuk mencari sudut pandang baru sebelum energi tersebut digunakan untuk bahan baku Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, jika dilihat dari sudut pandang sumber daya alam, ternyata di Indonesia belum memiliki cadangan terbukti thorium dan uranium, sebagai bahan baku energi nuklir.

"Kita matangkan lagi apakah sumber daya atau cadangan. Hari ini kita koreksi yang ada bukan cadangan tapi potensi‎," kata Arcandra, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat(3/11/2017).

Arcandra menuturkan, selama ini data yang tersaji menunjukkan Indonesia baru memiliki potensi thorium dan uranium. Sedangkan untuk menaikkan tingkat menjadi cadangan terbukti butuh diproses lagi. Kemudian harus dicari cara untuk menambangnya.

"‎Apakah kita mampu meningkatkan jadi cadangan, setelah ditingkatkan apakah mampu ditingkatkan atau tidak, seletah ditingkatkan apakah mampu ditambang atau tidak karena uranium ada pengayaan," ujar dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Selanjutnya

Arcandra mengungkapkan, sebelum membangun PLTN harus dipertimbangkan lebih matang sumber pasokkan bahan bakarnya. Lantaran jika pasokan bahan bakar tidak cukup banyak maka Indonesia ‎akan mengimpor uranium.

"Kalau kita bangun PLTN uranium impor, kita belum jadikan resource yang kita punya untuk bahan bakar PLTN. Ini yang diluruskan kita punya uranium dan thorium tapi perlu waktu panjang," tutur dia.

‎Kementerian ESDM bersama seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan energi nuklir mengadakan diskusi, untuk mencari sudut pandang lain dalam penggunaan energi nuklir.

‎"Kita melaksanakan forum membahas pro dan kontra PLTN, diundang semua pemangku kepentingan baik pengusaha, akademisi, pegiat nuklir kita undang‎ BPPT, Batan, LHK, ITB Menko Perekonomian, Bapeten, dan Kementerian Perindustrian," tutur Arcandra.