Tahun Politik Bakal Dorong Daya Beli Masyarakat di 2018

20161029-Tiga-Pasangan-Cagub-DKI-deklarasikan-Kampanye-Damai-Jakarta-YR — Tiga pasangan calon Gubernur DKI Jakarta membacakan deklarasi damai untuk kampanye pilgub nanti, Jakarta, Sabtu (29/10). KPU DKI Jakarta gelar deklarasi kampanye damai pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017. (Liputan6.com/Yoppy Renato)

Liputan6.com, Jakarta - Tahun politik yang akan dimulai pada 2018 akan menjadi pendorong daya beli masyarakat. Selain ada pemilihan kepala daerah (pilkada), pada tahun depan partai politik (parpol) akan mulai melakukan persiapan jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Pengamat ekonomi Firmanzah mengatakan, pada tahun ini, daya beli masyarakat memang menunjukkan tren yang kurang menggembirakan. Pada kuartal III 2017, pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 4,93 persen, atau lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya yang sebesar 4,95 persen.

"Meskipun daya beli masyarakat kita tetap tumbuh, tapi tidak setinggi yang diharapkan. Tapi di 2018 ada suatu motor baru yang mendorong daya beli masyarakat, yaitu belanja politik," ujar dia di Jakarta, Minggu (19/11/2017).

Dia menjelaskan, pada tahun ini akan ada 131 pilkada yang digelar serentak. Namun, pada tahun depan jumlahnya lebih tinggi yaitu 171 pilkada. Hal ini dinilai akan mendorong daya beli masyarakat melalui belanja parpol.

"Kalau tahun ini ada 131 pilkada, tahun depan akan ada 171 pilkada. Misalnya order atribut partai, aktivitas kampanye politik di daerah bisa menjadi transfusi bagaimana kekayaan itu bisa didistribusikan dari pusat ke daerah," kata dia.

Selain itu, lanjut Firmanzah, pada akhir 2018 parpol juga akan mulai melakukan persiapan jelang Pilpres 2019. Dia menilai akan banyak dana dari pusat yang akan dikirim ke daerah sehingga menimbulkan kegiatan ekonomi yang bisa meningkatkan daya beli masyarakat.

"Kemudian di kuartal akhir tahun depan kampanye pilpres sudah mulai berjalan. Jadi, elastisitas terhadap belanja politik terhadap konsumsi domestik cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan transfer cash dari pusat ke daerah dalam bentuk aktivitas kampanye. Ini dalam jangka pendek bisa membantu daya beli masyarakat menengah ke bawah," tandas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Bantuan Sosial

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan realisasi konsumsi rumah tangga di kuartal III-2017 ‎tumbuh melambat sebesar 4,93 persen. Pemerintah diminta waspada dengan daya beli untuk 40 persen masyarakat miskin yang mengalami tekanan.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menilai, pertumbuhan konsumsi rumah tangga 4,93 persen relatif stabil. Pendapatnya bahkan mengarah pada kenaikan pertumbuhan ke level 5-5,1 persen.

"Pemerintah memberikan berbagai macam transfer atau bantuan sosial (bansos), raskin, dan lainnya untuk membantu daya beli. Juga meng-cover penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan," terangnya di Jakarta, seperti ditulis Rabu (8/11/2017).

Dia menambahkan, pertumbuhan investasi, ekspor, dan impor yang tinggi di kuartal III ini diharapkan dapat memberi efek positif karena ada peningkatan kegiatan ekonomi. Dari data BPS, ‎Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi tumbuh sebesar 7,11 persen, ekspor 17,27 persen, dan impor 15,09 persen.

"Ekspor impor kan naik, berarti ada kegiatan ekonomi yang naik, dan kita harap memberi multiplier effect secepatnya," harap Suahasil.

Sementara itu, ekonom PT Bank Permata Tbk Josua Pardede menyarankan pemerintah terus memacu pembangunan infrastruktur meski efeknya belum dapat terasa dalam jangka ‎pendek, selain memperhatikan 40 persen masyarakat di lapisan terbawah.

"Program Keluarga Harapan (PKH), rastra ditingkatkan, program padat karya diimplementasikan, dan tetap menjaga stabilitas harga, di samping akan meng-capture e-commerce untuk membuat kebijakan lebih tepat. Jadi pemerintah aware daya beli atau konsumsi masih tumbuh stabil di kisaran 5 persen," sarannya.