PLN Bangun Infrastruktur Kelistrikan di 3 Wilayah

2016, Krisis Listrik Ancam Jawa-Bali — Pertambahan kebutuhan listrik di pulau Jawa yang cukup pesat, tidak dapat diimbangi pembangunan infrastruktur pembangkit oleh PLN. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - PT PLN (Persero) menandatangani kontrak pembangunan pembangkit dan Gardu Induk (GI) di tiga wilayah. Proyek tersebut merupakan bagian dari program 35 ribu Mega Watt (MW).

Direktur Utama PLN Sofyan Basir menyebutkan, Proyek tersebut adalah Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Riau Peaker berkapasitas 200 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sulsel Baru-2 100 MW dan Gardu Induk 2 LB dan 2X30 Mega Volt Amper (MVA) di Kalimantan Barat.

"Ini semua bagian dari 35 ribu MW. Ini yang kecil-kecil yang baru masuk," kata Sofyan, di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Senin (20/11/2017).

Untuk pembangunan atau Engineering Procurment and Construction (EPC) PLTMG Riau Peaker 200 MW, PLN menunjuk konsorsium PT Bagus Karya-AECOM Cogindo dengan nilai kontrak Rp 2,3 triliun, dengan target penyelesaian 18 bulan dari penandatangan EPC.

Sedangkan EPC Gardu Induk LB dan 2X30 Mega Volt Amper (MVA) di Kalimantan Barat.‎ PLN menunjuk Siemens Consortium terdiri dari PT Siemens Indonesia dan Siemens Malaysia, dengan nilai proyek Rp 143,5 miliar, dan dengan target penyelesaian pembangunan 540 hari.

Untuk PLTU Sulsel Baru 2 100 MW, PLN menandatangani Letter Of Acceptance (LOA) dengan konsorsium PT Wijaya Karya (Persero) dan Mitsubishi Corporation dengan nilai kontrak Rp 2,83 triliun, dan dengan target penyelesaikan pembangunan 36 bulan.

Menurut Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudarto, sumber pendanaan proyek tersebut berasal dari internal perusahaan dan sebagian dari pinjaman lembaga keuangan luar negeri.

"Sebagian dari PLN. Ekuiti kita 30 sisanya 70. Bunga yang Riau 2,2 persen," tutup Sarwono.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Energi baru terbarukan

Sebelumnya, PT PLN (Persero) telah melakukan perjanjian jual beli listrik atau Power Purchase Agreement (PPA) dari pembangkit listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan total kapasitas 1.189 Mega Watt (MW) sepanjang 2017. Pembelian ini merupakan rekor pembelian terbesar dan menjadi sejarah selama perusahaan tersebut berdiri.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, PLN telah tiga kali melakukan menandatangani perjanjian jual beli listrik sepanjang 2017.

Pertama pada 2 Agustus 2017 dengan kapasitas mencapai 257,17 MW. Kesepakatan kedua pada 8 September 2017 dengan total kapasitas 291,4 MW, sedangkan penandatanganan ketiga dengan kapasitas 640,65 MW.

"Jadi totalnya lebih dari 1.000 MW, atau tepatnya di angka 1.189 MW. Saya ini kalau listrik dari EBT hafal satu-satu," kata Jonan, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (16/11/2017).

Jonan mengungkapkan, total 1.189 MW listrik yang telah dibeli oleh PLN tersebut berasal dari 69 pembangkit listrik dari EBT. Hal ini belum pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Dalam tiga tahun terakhir saja, Power Purchase Agreement yang ditandatangani PLN dengan pengembang listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP) tidak mencapai 50 pembangkit EBT.

"Tiga tahun sebelumnya atau pada 2014, 2015 dan 2016 total yang ditandatangani tidak sampai 50 pembangkit listrik," tutur Jonan.

Menurut Direktur Utama PLN Sofyan Basir, Power Purchase Agreement pada tahun ini dari pembangkit EBT sebesar 1.189 MW adalah sejarah. Pasalnya, selama PLN berdiri, belum pernah ada PPA dari pembangkit Energi Baru Terbarukan sebesar angka tersebut.

"Ini belum pernah terjadi sampai akhir tahun hampir dua ribu MW, belum pernah terjadi selma PLN berdiri pada Energi Baru Terbarukan ini," ucap Sofyan.