Sukses

DPR: Dapat Subsidi Pemerintah, Pertamina Tak Boleh Rugi

Liputan6.com, Jakarta - Komisi VI DPR RI menilai potensi kehilangan pendapatan sebesar Rp 19 triliun yang dialami PT Pertamina (Persero) perlu mendapatkan perhatian pemerintah. Sebab, selama ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut telah mendapatkan subsidi dari pemerintah.

Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo Soekartono mengatakan, ‎saat ini Pertamina merupakan satu-satunya penyedia energi utama di Indonesia. Bahkan, kata dia, Pertamina menguasai kebutuhan energi di dalam negeri baik dari sisi harga dan pasokan.

"Hampir bisa dikatakan Pertamina ini monopoli dari sisi harga dan pasokan," ujar dia di Jakarta, Senin (27/11/2017).

Selain itu, lanjut Bambang, sebagai BUMN, Pertamina juga masih mendapatkan suntikan subsidi dari pemerintah. Hal ini khususnya untuk jenis energi atau bahan bakar minyak (BBM) penugasan seperti Premium, Solar dan elpiji.

"Pertamina juga mendapatkan subsidi dari APBN, jadi harusnya tidak boleh rugi," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan meminta Pertamina untuk melakukan efisiensi terhadap model bisnisnya, terutama dalam hal distribusi BBM.

Jonan mencontohkan, dalam menjual BBM jenis Premium yang merupakan penugasan dari pemerintah, Pertamina mulai mengeluh karena tidak mendapatkan untung. Hal ini salah satunya disebabkan oleh harga minyak mentah yang mulai mengalami kenaikan.

"Pertamina jual Rp 6.450 (Premium) ini sudah mulai teriak karena harga minyak mentahnya naik terus," tutur dia.

Padahal ada perusahaan baru, yaitu Vivo, yang juga menjual BBM RON-nya tidak jauh berbeda dari Premium, bahkan dengan harga yang lebih murah, tetapi mengaku masih mendapatkan keuntungan.

"Kalau kita lihat penjualan BBM yang RON 88 itu harganya ditetapkan pemerintah Rp 6.450. Ada perusahaan swasta buka SPBU, baru satu, tapi nanti dia akan buka di Serang, Ambon, terus ke timur dan sebagainya. Itu jualnya harganya RON 89 itu Rp 6.100. Lah ini yang baru masuk Rp 6.100 enggak apa-apa. Saya tanya masih untung enggak? Masih," kata dia.

Menurut Jonan, hal ini membuktikan jika selama ini Pertamina belum efisien dalam menjalankan bisnisnya. Padahal, jika bisa lebih efisien, dirinya yakin Pertamina akan mendapatkan untung yang lebih besar.‎‎

"Ini harus lebih efisien lagi, bisnis modelnya Pertamina dalam distribusi bensin. Ada yang bilang itu kan cuma 1-2 SPBU (Vivo). Lah 1-2 ini justru cost-nya lebih besar, daripada 5.000-6.000 SPBU," tukas Jonan.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini:

 

1 dari 2 halaman

Menteri Jonan Kritik Pertamina soal Efisiensi

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan meminta PT Pertamina (Persero) untuk melakukan efisiensi terhadap model bisnisnya, terutama dalam hal distribusi bahan bakar minyak (BBM).

Jonan mencontohkan, dalam menjual BBM jenis Premium yang merupakan penugasan dari pemerintah, Pertamina mulai mengeluh karena tidak mendapatkan untung. Hal ini salah satunya disebabkan harga minyak mentah yang mulai naik.

"Pertamina jual Rp 6.450 (Premium) ini sudah mulai teriak karena harga minyak mentahnya naik terus," ujar dia dalam acara Seminar Dewan Pengawasan BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, Kamis 23 November 2017.

Padahal, ada perusahaan baru yakni Vivo yang juga menjual BBM RON-nya tidak jauh berbeda dari Premium bahkan dengan harga yang lebih murah, tapi mengaku masih mendapatkan keuntungan.

"Kalau kita lihat penjualan BBM yang RON 88 itu hargnya ditetapkan pemerintah Rp 6.450. Ada perusahaan swasta buka SPBU, baru satu, tapi nanti dia akan buka di Serang, Ambon, terus ke timur dan sebagainya. Itu jualnya harganya RON 89 itu Rp 6.100. Lah ini yang baru masuk Rp 6.100 enggak apa-apa. Saya tanya masih untung enggak? Masih," kata dia.

Menurut Jonan, hal ini membuktikan jika selama ini Pertamina belum efisien dalam menjalankan bisnisnya. Padahal, jika bisa lebih efisien, ia yakin Pertamina akan mendapatkan untung yang lebih besar.‎‎

"Ini harus lebih efisien lagi, bisnis modelnya Pertamina dalam distribusi bensin. Ada yang bilang itu kan cuma 1-2 SPBU (Vivo). Lah 1-2 ini justru cost-nya lebih besar, daripada 5.000-6.000 SPBU," ungkap dia.

Artikel Selanjutnya
Jualan BBM Penugasan, Pertamina Tomboki Rp 12 Triliun
Artikel Selanjutnya
Komisi IV Pertanyakan Rencana Penghapusan Subsidi Benih Petani