Sukses

ESDM: Perundingan dengan Freeport Harus Tuntas Desember

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah ingin perundingan dengan Freeport McMoran dapat selesai pada Desember 2017. Hal ini untuk mengejar batas waktu izin ekspor mineral olahan (konsen‎trat) tembaga.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot menyatakan, ‎perundingan babak baru yang membahas stabilitas investasi dan mekanisme pelepasan saham Freeport Indonesia sebesar 41,64 persen agar genap menjadi 51 persen tersebut harus selesai Desember 2017.

"Memang harus selesai Desember ini," kata Bambang, usai rapat tertutup dengan Komisi VII DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/11/2017).

Bambang menuturkan, perundingan tersebut telah mengalami kemajuan, kemudian disampaikan dalam rapat tertutup tersebut. Namun, dia enggan membeberkan kemajuannya.

"Kemajuannya kita sampaikan, kalau sekarang disampaikan ya enggak bagus," ujar Bambang.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Susigit mengungkapkan, jika negosiasi belum rampung sebelum Desember 2017, maka ada risiko pemerintah memperpanjang izin ekspor konsentrat tembaga yang diproduksi Freeport Indonesia.

"Pemerintah tahunya Desember selesai seluruh kesepakatannya yang empat isu pembahasan, termasuk masalah harga. Kalau enggak, risikonya harus perpanjang rekomendasi ekspornya," tutur Bambang.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

 

1 dari 2 halaman

Selanjutnya

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara mengenai surat dari CEO Freeport McMoran Inc, yang berisi tentang penolakan posisi pemerintah dalam hal pelepasan saham (divestasi) 51 persen.

Jokowi mengatakan, penolakan tersebut merupakan bagian dari proses negosiasi antara pemerintah Indonesia dan Freeport. ‎Dia pun sudah menyiapkan tim yang terdiri dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

"Ini masih proses. Nanti ketemu tim kita, Bu Menteri BUMN, Menkeu, Menko kemaritiman dalam satu tim nanti bertemu," kata Jokowi, di Banten, Oktober lalu.

Menurut Jokowi, kealotan dalam negosiasi merupakan hal yang biasa. Pemerintah Indonesia sudah tiga tahun otot-ototan (adu kekuatan) dengan Freeport dalam proses negosiasi.

"Namanya negosiasi alot ya biasa. Sudah tiga tahun kok ini otot-ototan masalah negosiasi itu," ujarnya.

Meski begitu, dia optimistis akan menemukan jalan keluar yang dapat disepakati kedua belah pihak.‎ Saat ini proses negosiasi hampir selesai, ‎Jokowi menargetkan penyelesaian secepatnya.

"Ini hampir final. Saya yakin win-win-lah. Saya yakin akan selesai.‎ Secepatnya, secepat-cepatnya. Sudah tiga tahun kita bicara ini. Tapi kita juga enggak mau kalau tidak dapat win-nya," tutur Jokowi.

Artikel Selanjutnya
Menghadap Jonan, Masyarakat Adat Papua Minta Saham Freeport
Artikel Selanjutnya
RI Perlu Strategi Ambil Alih Saham Freeport