Ini Kekhawatiran WP Tax Amnesty terhadap Aturan Hapus Denda Pajak

Liputan6.com, Jakarta Kebijakan penghapusan denda pajak yang tertuang dalam PMK Nomor 165 Tahun 2017 membuat Wajib Pajak (WP) yang telah ikut program pengampunan pajak (tax amnesty) khawatir. Salah satunya terkait kepastian hukum.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165 Tahun 2017 yang menggantikan PMK Nomor 118 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Salah satu yang direvisi, kesempatan bagi wajib pajak baik peserta tax amnesty ataupun bukan, untuk melaporkan seluruh hartanya. Dengan aturan ini, WP bisa terbebas dari sanksi denda administrasi 200 persen, jika di kemudian hari ditemukan ada harta yang belum dilaporkan.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, satu hal yang jadi kekhawatiran, adalah kebijakan ini ikut menyasar para WP yang sebelumnya sudah mengikuti Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).

Adanya pemeriksaan ulang menjadi sinyal bahwa ke depannya kepastian hukum menjadi kian mengambang. Apalagi, jeda waktu antara batas akhir pelaporan Tax Amnesty hingga keluarnya PMK Nomor 165 Tahun 2017 pada November ini bisa jadi membuat adanya nilai perubahan harta dari peserta Tax Amnesty. Inilah yang sangat mungkin disasar kembali oleh Ditjen Pajak untuk dipermasalahkan ke depannya.

“Pasti kan ada harta yang sudah berubah. Hartanya ada yang dijual atau kemudian beli harta baru. Nah, maksudnya dengan adanya PMK 165 itu adalah untuk meng-update data harta dari periode Maret sampai periode hari ini, bulan November,” jelas dia di Jakarta, Selasa (28/11/2017).

PMK Nomor 165 Tahun 2017 tentang Pengampunan Pajak ini sempat disebut-sebut sebagai Tax Amnesty jilid II. Namun Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Hestu Yoga Saksama membantahnya.

"Dalam hal Wajib Pajak mengungkapkan secara sukarela maka tidak ada pengenaan sanksi sesuai Pasal 18 UU Pengampunan Pajak," kata dia.

Bima melanjutkan, kebijakan PMK dibarengi dengan adanya pemeriksaan terhadap aset-aset yang belum diaporkan WP. Pemeriksaan inilah yang menjadi kekhawatiran para peserta tax amnesty. 

Apalagi, selain WP yang sudah ikut tax amnesty dan mendeklarasikan hartanya, masih banyak yang belum melaporkan hartanya. Penerbitan aturan baru membuat wajib pajak lainnya melihat pemerintah tidak konsisten.

Senada, Anggota Komisi XI dari Fraksi Gerindra Heri Gunawan pun menilai kemungkinan munculnya permasalahan pada harta peserta tax amnesty masih terbuka. “Bisa saja terjadi. Kalau ada temuan bukti baru yang tidak dilaporaan, bisa saja terjadi. Semua bisa mungkin,” kata dia.

Apalagi jika dari peserta tax amnesty ternyata ada yang luput melaporkan hartanya. 

Sebaliknya, Pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo melihat, nasib para peserta Tax Amnesty akan lebih jelas dan lebih berkepastian hukum. Pasalnya, tax amnesty sudah didasari undang-undang.

“Undang-undang menjamin kalau sudah ikut tax amnesty dengan jujur, sudah mendapat surat keterangan, kan dia dijamin 2015 dan sebelumnya tidak akan diperiksa, tidak akan disidik. Kantor Pajak betul-betul tidak boleh melakukan tindakan apa pun, kecuali menemukan harta,” tegas dia.

Tonton video pilihan ini: