Sukses

Bank DKI Tunggu Payung Hukum Jalankan Program DP 0 Rupiah

Liputan6.com, Jakarta - PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) DKI Jakarta atau Bank DKI siap menjalankan Program DP 0 Rupiah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Untuk menjalankan program tersebut, Bank DKI tengah menunggu payung hukum dari Pemprov DKI.

Selain itu, Direktur Bisnis Bank DKI Antonius Widodo mengatakan, pihaknya juga menunggu hunian yang akan dibiayai oleh Bank DKI.

"Karena bank itu adanya di belakang. Pengertian di belakang itu kalau programnya sudah jadi. Kalau sudah jadi dibuat Pemprov apakah dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub), objeknya diadakan dulu. Siapa yang mengadakan bukan wilayah bank," kata dia kepada Liputan6.com seperti ditulis di Jakarta, Sabtu (2/12/2017).

Terkait dengan Program DP 0 Rupiah, dia mengatakan siap mendukung. Apalagi, Bank DKI merupakan bank yang dikuasai daerah.

"Pertama Bank DKI sepenuhnya dimiliki Pemprov DKI. Ketika Pemprov DKI punya Program DP 0 Rupiah. Itu sudah pasti Bank DKI mendukung," sambungnya.

Dia melanjutkan, program DP 0 rupiah memungkinkan untuk berjalan. Dia menganggap, program ini tidak melanggar ketentuan atau regulasi yang ada.

"Kedua, Bank DKI institusi bank yang diatur regulasi. Regulasinya PBI Nomor 18 tahunnya saya lupa. Itu memungkinkan adanya DP 0 Rupiah. Regulasinya, secara regulasi tidak melanggar. Regulasi BI yang harus diikuti perbankan. Regulasinya membolehkan DP 0 Rupiah sepanjang merupakan program pemerintah, bisa pemerintah pusat bisa pemerintah daerah," ujar dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

 

1 dari 2 halaman

Bank DKI Siap Biayai Program Rumah DP 0 Rupiah, Seberapa Besar?

Sebelumnya PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) DKI Jakarta atau Bank DKI telah memasukkan Program Rumah DP 0 Rupiah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam rencana bisnis bank (RBB) tahun 2018.

Namun, untuk melaksanakan program tersebut, Bank DKI Jakarta masih menunggu payung hukumnya.

Demikian disampaikan Direktur Bisnis Bank DKI Antonius Widodo kepada Liputan6.com, di Jakarta, Kamis 30 November 2017.

"Tentu, nanti pertama dari bank itu kita harus memasukan RBB, itu diatur regulator. Untuk 2018 kita memasukan dulu di RBB bank, ada kredit KPR program. Nanti menunggu kebijakan pemerintah, Peraturan Gubernur (Pergub)-nya," kata dia.

Antonius menerangkan, tahun ini, Bank DKI menargetkan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) sebesar Rp 4 triliun. Realisasi hingga saat ini Rp 3,6 triliun. "Tapi sekarang sekitar Rp 3,6 triliun, masih kurang Rp 400 miliar," ujar dia.

Tahun 2018, Bank DKI menargetkan pertumbuhan KPR sebanyak 15 persen dari target tahun ini.

Menurut Antonius, pertumbuhan kredit tersebut juga memasukan Program Rumah DP 0 Persen Pemprov DKI. Sehingga, Bank DKI menyalurkan KPR biasa dan KPR dari program Pemprov DKI.

"Jadi Bank DKI pertama terkait program pemerintah baru itu satu lain bisnis sendiri di luar KPR biasa dengan target market seperti sekarang. Jadi bisnis KPR terkait Pemprov dan bisnis as usual KPR," jelas dia.

Pihaknya tak menyebut jumlah hunian yang akan dibiayai Bank DKI. Lantaran, Bank DKI juga memperhitungkan jumlah rumah yang dibangun dalam Program DP 0 Rupiah.

"Di RBB belum bicara berapa banyak rumahnya, tapi kita bicara angka. Mungkin 15 persen pertumbuhan," ujar dia.

Artikel Selanjutnya
Mendagri: Aturan Penambahan Dana Parpol Sudah di Mensesneg
Artikel Selanjutnya
Kemensetneg Belum Bersedia Serahkan Sertifikat Monas ke DKI