Sukses

Pemerintah Incar 40 Persen Hak Partisipasi Rio Tinto di Freeport

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia akan mengakuisisi hak partisipasi perusahaan tambang Australia Rio Tinto, yang bekerjasama dengan Freeport McMoran dalam pengelolaan tambang Grasberg Papua.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, untuk memiliki saham PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen, maka hak partisipasi perusahaan lain yang telah bekerjasama dengan Freeport juga menjadi miliki nasional. Dalam hal ini adalah hak partisipasi Rio Tinto sebesar 40 persen.

"Untuk mencapai 51 persen, 40 persen participating interest Rio Tinto itu akan diakuisisi oleh BUMN yang ditugaskan oleh Pemerintah Indonesia, bersama-sama dengan BUMD dan suku-suku besar yang terkait dengan operasi Freeport Indonesia," kata Jonan, seperti ditulis Rabu (6/12/2017).

Jonan melanjutkan, selain mencaplok hak partisipasi Rio Tinto, saham Freeport Indonesia sebesar 9 persen yang dibeli Freeport McMoran dari PT Indocopper ‎juga akan diakuisisi pihak nasional.

"Selanjutnya, kepemilikan saham FCX (Freeport McMoran) di PT Indocopper Investama sebesar 9 persen, juga akan dibeli oleh pemerintah Indonesia sehingga totalnya kurang lebih akan mencapai 51 persen," ungkap Jonan.

Terkait dengan proses perundingan pelepasan saham (divestasi) Freeport Indonesia sebesar 41,64 persen, untuk menggenapi menjadi 51 persen. Menurut Jonan saat ini perundingan tersebut masih berjalan.

"Sampai saat ini, negosiasi sudah dilakukan, dan mulai dibahas legal drafting soal akuisisi saham," jelasnya.

Untuk diketahui, Kerja sama Freeport McMoran dengan Rio Tinto ‎dimulai 1995 untuk mengelola tambang Grasberg di Papua.

Rio Tinto memiliki hak 40 persen atas hasil produksi yang telah mencapai level tertentu.

Namun setelah 2021, Rio Tinto mendapat bagian 40 persen atas produksi tambang Grasberg.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

1 dari 2 halaman

Holding BUMN Tambang

Sebelumnya, Deputi Bidang Usaha Tambang, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno menegaskan, jika diberikan tugas, holding BUMN tambang sangat siap untuk mengambil alih saham PT Freeport Indonesia.

Dia memberikan contoh salah satu buktinya bisa dilihat dari sisi ekuitas holding BUMN tambang tersebut. Ketika sudah menjadi holding, ekuitasnya mencapai Rp 64,6 triliun.

"Katakanlah saham Freeport Indonesia itu US$ 2-3 miliar atau sekitar Rp 36 triliun, ekuitas kita sendiri saja Rp 64 triliun, sudah jelas berarti ya," kata Harry di Kementerian BUMN, Jumat (24/11/2017).

Padahal, dari sudut pandang keuangan, ekuitas tersebut bisa di leverage atau penggunaan aset dan sumber dana mencapai 3 kali lipat atau mencapai Rp 120 triliun lebih, sebagai upaya mendapatkan pendanaan dari perbankan.

Dari data laporan keuangan hingga Juni 2017 dari masing-masing perusahaan yang termasuk anggota holding BUMN tambang tercatat, ekuitas PT Inalum (Persero) sendiri sebesar Rp 20,6 triliun, PT Antam (Persero) Tbk sebesar Rp 17,8 triliun, PT Bukit Asam (Persero) Tbk Rp 11,9 triliun dan PT Timah (persero) Tbk sebesar Rp 5,6 triliun.

Harry menegaskan, meski 51 persen saham Freeport Indonesia nanti akan beralih ke Indonesia, tetap pemerintah daerah mendapat porsi 10 persen.

Artikel Selanjutnya
Suku Adat di Papua Puji Pemerintah Berhasil Bikin Freeport Tunduk
Artikel Selanjutnya
Menghadap Jonan, Masyarakat Adat Papua Minta Saham Freeport