Bitcoin Diklaim Bisa Bantu Tingkatkan Kemudahan Usaha RI

Liputan6.com, Jakarta Masyarakat Indonesia masih menunggu langkah yang akan diambil Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait keberadaan bitcoin. Nilai dari bitcoin saat ini terus melonjak seiring naiknya minat masyarakat bertransaksi dengan mata uang virtual tersebut.

Pengamat Teknologi dan Informatika Anthony Leong mengatakan bitcoin merupakan bentuk dari perkembangan teknologi, terutama dari sisi pembayaran. Terlebih bitcoin ini ditransaksikan melalu sistem blockchain.

"Kami juga mencoba menyoroti dari sisi pengusaha, sama juga dari HIPMI, dan ke depan stakeholder sepertinya perlu kita jahit. Asosisasi perlu berperan, karena menurut saya banyak manfaatnya dengan bitcoin ini," jelas dia dalam satu diskusi di Hotel Ibis, Jakarta, Rabu (13/12/2017).

Salah satu keunggulan dari bitcoin, dipaparkan Anthony, adalah sistem keamanannya yang bisa dipertanggungjawabkan. Dengan menggunakan blockchain, segala bentuk transaksi bitcoin bisa terlacak. Dengan demikian mampu mencegah aksi pencucian uang (money laundry).

Tidak hanya itu, kemudahan dan kemanan transaksi inilah yang menjadikan pasar bitcoin terus merangkak naik. Alhasil saat ini beberapa pengusaha mulai tertarik memiliki bitcoin ini.

"Jangan sampai iklim investasi di Indonesia itu terganggu gara gara ini. Jelas ini akan menjadi terobosan baru dalam meningkatkan Ease of Doing Business di Indonesia. Tidak ada salahnya OJK dan BI memberikan regulasi," terang dia.

Memang saat ini masih belum banyak negara di dunia yang mengatur mengenai bitcoin ini, namun Anthony percaya, ke depan bitcoin akan menjadi bagian dari perkembangannya teknologi sistem pembayaran di berbagai negara.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Kata Bos Bitcoin Indonesia soal Wajib Bayar Pajak dari Transaksi

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mewajibkan penggunaan mata uang digital bitcoin sebagai produk investasi oleh wajib pajak yang peroleh keuntungan harus bayar pajak penghasilan (PPh) dan lapor ke surat pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh. Lalu bagaimana tanggapan CEO Bitcoin Indonesia Oscar Darmawan mengenal hal itu?

Oscar menuturkan, pihaknya mendukung kewajiban pembayaran pajak tersebut termasuk dari perdagangan aset digital. Ini mengingat aset digital juga perlakuannya sama terhadap keuntungan dari jual beli barang pada umumnya.

"Saya setuju semua penghasilan keuntungan dari trading digital aset wajib bayar pajak karena perlakuannya sama seperti keuntungan dari jual beli barang pada umumnya. Kalau ada keuntungan harus dimasukkan di SPT masing-masing sebagai penghasilan lain-lain," kata Oscar lewat pesan singkat yang diterima Liputan6.com, Rabu (13/12/2017).

Oscar menuturkan, transaksi bitcoin di Indonesia belum selikuid di Jepang. Ia pun belum menjelaskan detail mengenai transaksi bitcoin di Indonesia.

Akan tetapi, ia mengharapkan, transaksi aset digital di Indonesia juga dapat dibebaskan dari pajak pertambahan nilai (PPN). Ini yang dilakukan di Australia, Jepang dan Uni Eropa.

"Kalau sampai legal 100 persen seperti di Jepang, bisa potensi pajaknya besar sekali. Itu salah satu alasan di Uni Eropa, Jepang dan Amerika Serikat melegalkan transaksi bitcoin. Bisa memacu devisa negara," kata Oscar.

Oscar menambahkan, transaksi bitcoin dapat memacu devisa seperti Jepang, lantaran ketika negara itu legalkan transaksi bitcoin 100 persen, Jepang menjadi pusat seluruh transaksi bitcoin di Asia.

"Transaksi mereka berkembang dari sehari belasan juta dolar AS jadi US$ 500 juta sehari. Pendapatan bursa bayar pajak ke negara. Sekarang Jepang jadi pusat transaksi bitcoin di Asia," kata Oscar.

Oscar menuturkan, Jepang yang maju juga mendorong industri aset digital ke negaranya. Hal ini mendorong 65 persen transaksi jual beli bitcoin di dunia, menurut Oscar terjadi di Jepang. "Tadi US$ 500 juta sehari itu cuma satu bursa. Di Jepang ada belasan bursa bitcoin resmi," kata dia.

Oscar menuturkan, bitcoin ibarat komoditas dan dijadikan spekulasi. Oleh karena itu, transaksi bitcoin punya risiko tinggi. "Menurut saya, ini hanya cocok untuk orang yang ingin memiliki portofolio risiko tinggi saja," kata dia.

Ramadan dan Idulfitri 1445 H, BI Siapkan Uang Tunai Rp197,6 Triliun

Seorang pria menunjukkan uang kertas Rupiah yang baru, yang akan diberikan kepada anggota keluarganya saat perayaan Idul Fitri, di Jakarta pada 28 Maret 2024. (Adek BERRY/AFP)

Warga antre untuk menukarkan uang di Pasar Tebet Barat, Jakarta, Selasa (19/3/2024). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Bitcoin
Bisnis
Bitcoin seperti emas digital yang menawarkan dua pilihan yaitu sebagai alat investasi dan pembayaran.
Lihat Selengkapnya
Bitcoin
Bank Indonesia
Perusahaan
BI atau Bank Indonesia merupakan bank sentral milik Negara Republik Indonesia.
Lihat Selengkapnya
Bank Indonesia