Sukses

Ada Aksi Bela Palestina, Menteri Susi Harus Jalan Kaki ke Kantor

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti harus berjalan kaki dari bilangan Masjid Cut Mutia, Jakarta Pusat, menuju Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat. Menteri Susi harus jalan kaki karena akses kendaraan tertutup lantaran adanya aksi bela Palestina di sekitaran Monumen Nasional (Monas) pada Minggu ini.

Pada akhir pekan ini, Menteri Susi memang dijadwalkan mengikuti acara funwalk sebagai rangkaian dari Apresiasi Gita Laut. Acara ini semula akan digelar di Silang Timur Monas. Namun, lantaran adanya aksi damai ini, funwalk tersebut terpaksa digeser ke halaman Kantor KKP.

"Iya (jalan kaki) dari Cut Mutia, keringatnya 10 liter, tapi enak," kata dia di Kantor KKP, Minggu (17/12/2017).

Dengan menggunakan baju olahraga berwarna hitam, wanita asal Pangandaran itu berjalan kaki sekitar 4 km ke kantornya. Menteri Susi juga mengajak anak dan cucunya berjalan kaki. Susi tiba di kantornya sekitar pukul 10.45 WIB dan langsung mengikuti rangkaian acara.

Menteri Susi juga menyempatkan diri untuk berfoto bersama anak-anak peserta lomba mewarnai dan menggambar, yang juga merupakan bagian dari rangkaian acara Apresiasi Gita Laut.

‎Sebagai informasi, sebagai upaya untuk menanamkan kecintaan terhadap laut pada masyarakat Indonesia, KKP menggalakkan Gerakan Cinta (Gita) Laut.

Kampanye cinta laut ini perlu dilakukan pendekatan sesuai dengan adat dan kebudayaan yang telah menjadi roh tatanan kehidupan bangsa. Kampanye cinta laut ini dilakukan demi mewujudkan Nawacita pemerintah untuk menjadikan laut masa depan bangsa.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

1 dari 2 halaman

Pelestarian Laut Jadi Prioritas Pemerintah

Pada Kamis lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti  menghadiri kegiatan Rembug Nelayan Sumatera Utara di Pantai Sialang Buah, Teluk Mengkudu, Serdang Bedagai.

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat meminta pemerintah menindak tegas kapal pukat trawl dan sejenisnya. Sejumlah nelayan dari berbagai kabupaten dan kota kawasan pantai timur Sumut diberi kesempatan menyampaikan pertanyaan dan pendapatnya kepada Menteri Susi.

Mereka tampak bersemangat mengungkapkan kondisi nelayan, serta tuntutan mereka terkait keberadaan kapal pukat trawl atau pukat hela dan sejenisnya. Meskipun ada larangan menangkap ikan di laut menggunakan alat tangkap kapasitas di atas 10 GT, masih banyak ditemukan kapal yang beroperasi khususnya di perairan kurang dari 4 Mil.

Menteri Susi menyampaikan, pelestarian laut menjadi prioritas bagi pemerintah. Selain membawa keuntungan bagi nelayan, juga mengurangi potensi konflik horizontal yang ditunjukkan dengan pekarangan operasional kapal pukat trawl atau hela.

“Sudah sejak lama itu dilarang. Tetapi memang yang lalu, khusus untuk Jateng, adanya surat edaran, karena sudah terlalu banyak, dan itu juga berakhir tahun ini. Jika terdapat permasalahan atau ada aparat yang bekingi pukat trawl, laporkan sama saya. Nomor handphone saya 0811211365,” kata Susi Pudjiastuti, Kamis (14/12/2017).

Menteri Susi juga mengatakan, pihaknya akan berupaya memberikan bantuan bagi nelayan seperti melatih bagaimana menggunakan sistem tangkap ikan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, menambah jumlah tempat pelelangan ikan (TPI) serta bantuan melalui Badan Layanan Umum (BLU) guna melayani penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas.

“Asuransi nelayan juga Pemda (Pemprov Sumut) sudah punya, jadi sudah tidak ada masalah. Intinya kita akan terus bantu nelayan,” ucapnya.

Selain itu, Menteri Susi juga menyebutkan posisi pantai timur Sumut berbatasan langsung dengan Malaysia. Dengan begitu, banyaknya kapal pukat asing menggunakan bendera Indonesia dan mempekerjakan anak muda hingga remaja, perlu penindakan tegas oleh aparat keamanan seperti kepolisian (Polair). Namun ,dirinya juga ingin memastikan semua kapal yang ditangkap tidak lagi dilelang atau dijual, tetapi ditenggelamkan.

Artikel Selanjutnya
KSAL: Kita Dukung Menteri Susi soal Cantrang
Artikel Selanjutnya
Temui Pendemo di Depan Istana, Menteri Susi Izinkan Cantrang