Sukses

BTN Ingin Biayai Rumah Subsidi Lewat FLPP pada 2018

BTN akan berkoordinasi dengan Kemenpupera dan Kementerian Keuangan untuk kembali diikutkan penyaluran kredit dengan skema FLPP.

Liputan6.com, Jakarta - PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) menyatakan, pihaknya juga ingin kembali diikutkan penyaluran kredit rumah dalam skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP pada 2018. Akan tetapi, itu tergantung persetujuan pemerintah.

Direktur BTN Budi Satria menuturkan, pihaknya ingin ikut skema FLPP juga mengingat pencapaian target kredit kepemilikan rumah (KPR) subsidi BTN tertinggi pada 2017 dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya. Budi mengatakan, sejak FLPP diluncurkan pada 1 Oktober 2010 hingga 2017, total realisasi KPR subsidi yang disalurkan sebanyak 853.566 unit baik KPR FLPP dan subsidi selisih bunga (SSB).

BTN juga telah merealisasikan sebanyak 199.778 unit dengan nilai KPR Rp 23,5 triliun dengan pola SSB. Budi menuturkan, capaian itu bisa lebih tinggi jika hingga akhir Desember. "Namun seperti kita ketahui bersama, untuk SSB, tagihan dibatasi hanya hingga 10 Desember," kata dia.

Dengan melihat kondisi itu, Budi mengatakan, pihaknya siap untuk mendukung program pemerintah mewujudkan program sejuta rumah yang di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Pada 2018, BTN ingin berpartisipasi juga dalam skema FLPP terutama mengingat pada 2017 pencapaian target KPR subsidi 2017 sangat bagus tertinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Namun tentu ini harus dikoordinasikan lebih dahulu sesuai prosedur yang ada, apakah bisa segera diikutkan atau harus menunggu APBN-P lebih dahulu kami belum tahu," ujar Budi saat dihubungi Liputan6.com, seperti ditulis Sabtu (23/12/2017).

Budi menuturkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Keuangan agar BTN kembali diikutkan dalam skema FLPP tersebut. "Jadi kami juga berkeinginan yang FLPP. Sekarang masih dengan SSB," ujar dia.

Seperti diketahui, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan anggaran untuk KPR FLPP turun dari semula Rp 9,7 triliun menjadi Rp 3,1 triliun.

Penurunan tersebut dikompensasi dengan kenaikan KPR SSB dari semula Rp 312 miliar menjadi Rp 615 miliar. Kementerian PUPR menyatakan BTN tidak lagi berperan dalam menyalurkan KPR FLPP di tahun 2017.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

BTN Tetap Biayai Rumah Subsidi

Sebelumnya, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) tetap memberikan pembiayaan rumah subsidi kendati sudah tidak termasuk ke dalam bank penyalur Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). BTN tetap memberikan pembiayaan rumah subsidi melalui Subsidi Selisih Bunga (SSB).

Direktur Utama Bank BTN Maryono mengatakan, penyetopan FLPP tidak memberikan dampak apa-apa. "Bagi BTN tidak ada imbas, malah kami bisa membiayai rumah subsidi lebih banyak lagi dan berlipat-lipat," kata dia dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis 13 Juli 2017.

Menurut Maryono, hingga Juni 2017 pembiayaan perumahan yang disalurkan perseroan mencapai 370.217 unit rumah atau setara 55,58 persen dari target.

Dukungan tersebut terdiri atas penyaluran KPR untuk sekitar 106.218 unit rumah dan pemberian kredit konstruksi untuk pembangunan sekitar 263.999 unit rumah. Di mana dari jumlah tersebut penyaluran untuk KPR subsidi sekitar 82.225 unit rumah.

"Kami yakin dapat melaksanakan target penyaluran KPR subsidi yang ditentukan oleh Kementerian PU-PR tahun ini," ujarnya.

Adapun sejak Program Sejuta Rumah berjalan pada April 2015 hingga Juni 2017 perseroan telah menyalurkan kredit perumahan sekitar 1,44 juta unit dengan nilai total mencapai Rp 156 triliun.

Khusus rumah subsidi, BTN telah menyalurkan KPR untuk 367.070 unit senilai Rp 40,26 triliun, dan dalam bentuk kredit konstruksi untuk 561.046 unit dengan nilai Rp22,18 triliun.

Sementara untuk rumah nonsubsidi, Bank BTN telah merealisasikan KPR untuk 127.993 unit rumah dengan nilai Rp 35,16 triliun dan kredit konstruksi untuk 383.747 unit dengan nilai Rp58,34 triliun.

Seperti diketahui, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan anggaran untuk KPR FLPP turun dari semula Rp 9,7 triliun menjadi Rp 3,1 triliun.

Penurunan tersebut dikompensasi dengan kenaikan KPR SSB dari semula Rp 312 miliar menjadi Rp 615 miliar. Kementerian PUPR menyatakan BTN tidak lagi berperan dalam menyalurkan KPR FLPP di tahun 2017.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.