BPS: Jumlah Penduduk Miskin Turun 1,19 Juta Orang

20170105-Kemiskinan-AY1 — Kondisi kesemrawutan di pemukiman kawasan Tanah Abang, Jakarta, Kamis (5/1). Badan Pusat Statistik (BPS) melansir jumlah penduduk miskin hingga September tahun lalu turun menjadi 27,76 juta orang dibandingkan Maret 2016. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, jumlah penduduk miskin pada September 2017 sebesar 26,58 juta orang. Angka ini menurun 1,19 juta orang dibandingkan Maret 2017 yang sebesar 27,77 juta orang.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, secara persentase, penduduk miskin pada September 2017 sebesar 10,12 persen, menurun 0,52 persen dibandingkan Maret 2017 yang sebesar 10,64 persen.

"Pada September ini pencapaian yang paling bagus, di mana penurunanya paling cepat," ujar dia di Kantor BPS, Jakarta, Selasa (2/1/2018).

Dia mengungkapkan, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2017 sebesar 7,72 persen, turun menjadi 7,26 persen pada September 2017. Sedangkan persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada Maret 2017 sebesar 13,93 persen, turun menjadi 13,47 persen di September 2017.

Sementara itu secara jumlah, BPS mencatat pada periode Maret-September 2017 jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 401 ribu orang, yaitu dari 10,67 juta orang pada Maret 2017 menjadi 10,27 juta orang pada September 2017.

Sedangkan di pedesaan, jumlah penduduk miskin turun sebanyak 786 ribu orang dari 17,10 juta orang pada Maret 2017 menjadi 16,31 juta orang pada September 2017.

‎"Jadi persoalan kemiskinan di desa jauh lebih critical dibandingkan kota," kata dia.

Suhariyanto menyatakan, faktor-faktor yang terkait dengan tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode Maret-September 2017 antara lain inflasi pada periode tersebut sebesar 1,45 persen. ‎Kemudian, upah nominal buruh tani naik 1,5 persen, upah riil buruh tani naik 1,05 persen, upah nominal buruh bangunan naik 0,78 persen, dan upah riil buruh bangunan turun 0,66 persen.

"Ketika inflasi bergerak liar dan kebutuhan masyarakat digerakkan oleh komoditas pokok. Kemudian upah buruh tani dan bangunan baik nominal maupun riil mengalami peningkatan. Ini berdampak ke buruh miskin," ujar dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Target Pemerintah Pangkas Penduduk Miskin Jadi 25 Juta Jiwa

20161230-Pemukiman Kumuh-Jakarta- Immanuel Antonius — Seorang bocah duduk di pinggir sungai Roxi, Jakarta, Jumat (30/12). Badan Pusat Statistik (BPS) DKI menyatakan angka kemiskinan DKI Jakarta pada Maret 2016 sebesar 3,75 persen atau 384.000 orang. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Sebelumnya, Menteri Perancanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, arah pembangunan yang telah ditempuh pemerintah sudah benar. Sehingga, kebijakan yang telah ditempuh mampu menekan ketimpangan, kemiskinan, serta pengangguran.

Bambang mengatakan, dia tahun 2018 pemerintah menargetkan ketimpangan dalam rasio gini menjadi 0,38. Kemudian, tingkat kemiskinan akan berada di bawah 10 persen.

"Kalau tahun ini 10,64 persen setara 27,7 juta jiwa maka bagaimana caranya turun di bawah 10 persen menjadi 25 juta jiwa. Jadi turun lebih dari 2 juta orang," kata dia dalam acara Outlook Pembangunan 2018 di Jakarta, Senin 18 Desember 2017.

Kemudian, dia memperkirakan jumlah pengangguran turun dari proyeksi tahun ini 5,5 persen menjadi 5,2 persen. Dia bilang, jumlah penganggur akan kurang dari 7 juta jiwa.

"Pengangguran kita harapkan bisa turun 1 juta atau setara 5,2 persen tingkat pengangguran terbuka. Indeks pembangunan manusia (IPM) diharapkan naik bisa mencapai 71,5 di tahun depan," ungkapnya.

Secara garis besar, Bambang menerangkan, kebijakan yang ditempuh ialah mendorong pertumbuhan ekonomi serta pengendalian inflasi.

"Strategi dan kebijakannya secara garis besar yang pertama harus dijaga stabilitas pertumbuhan ekonomi terutama inflasi, harus dikendalikan sesuai target. Lebih rendah akan lebih baik karena itu akan langsung mempengaruhi kemiskinan," ujar dia.

BPS
Organisasi
BPS atau Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Lihat Selengkapnya
BPS
kemiskinan
Publik
Kemiskinan adalah keadaan miskin.
Lihat Selengkapnya
kemiskinan
Penduduk Miskin