Sukses

BKPM: Tahun Politik Dorong Kegiatan Ekonomi RI

Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan, kegiatan kampanye pada 2018 akan turut merangsang pertumbuhan ekonomi.

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia memasuki tahun politik pada 2018. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan dilakukan secara serentak di 17 provinsi. Meski demikian, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melihat 2018 menjadi tahun positif bagi sektor ekonomi Indonesia.

Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan, kegiatan kampanye pada 2018 akan turut merangsang pertumbuhan ekonomi.

"Tahun politik ini stimulatif untuk sektor ekonomi. Keberadaan kampanye turut mendorong menggerakkan kegiatan ekonomi, seperti adanya quick qount, pencetakan spanduk hingga promosi iklan," tutur dia di Gedung Bursa Efek Indonesia pada Selasa (2/1/2018).

"Berbagai acara pada saat kampanye pasti akan menyediakan makanan dan minuman, yang otomatis berpengaruh pada jasa sewa katering. Sektor jasa lainnya semisal angkutan, penginapan, dan kebersihan juga akan tergunakan," tambahnya.

Dia menyatakan, hampir di setiap negara keberadaan kegiatan politik seperti pemilihan umum itu menstimulus kegiatan ekonomi. "Karena itu pasti akan berdampak kepada perputaran uang di suatu negara," ujar dia.

Thomas juga menyoroti berbagai kebijakan pemerintah yang muncul pada saat proses politik berlangsung. Dia berkata, pemerintah acapkali mengeluarkan kebijakan-kebijakan populer yang ikut mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Maka dari itu, tahun politik itu biasanya tahun yang baik untuk ekonomi," kata dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Investasi Sektor Pendidikan Menjanjikan

Sebelumnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menilai, investasi sektor jasa merupakan sektor yang secara potensi paling menjanjikan untuk dikembangkan pada 2018. Dia menyoroti perkembangan investasi di sektor tersebut, khususnya jasa pendidikan, dinilai punya peluang menjadi besar.

"Bapak Presiden (Joko Widodo) begitu gencar mau deregulasi sektor pendidikan, khususnya universitas, karena banyak pihak yang mau investasi di sana," ucap Thomas di Gedung Bursa Efek Indonesia, Selasa 2 Januari 2018.

Thomas menganggap, dengan dikembangkannya investasi di sektor pendidikan, maka masyarakat punya kesempatan untuk mendapatkan gelar sarjana bertaraf internasional dari universitas dalam negeri.

"Nanti gelar tersebut tidak hanya bisa dinikmati oleh orang kaya (berada) saja, tapi juga kelas menengah. Mereka bisa menikmati gelar S1 dari lembaga internasional," tukasnya.

Selain sektor jasa, Thomas mengamati sektor lainnya yg dapat dideregulasi untuk bantu membuka lapangan kerja, antara lain kesehatan, serta sektor jasa bisnis semisal penerjemah, administrasi, akuntansi, dan human resource development (HRD).

Selain itu, dia turut menyoroti adanya potensi pertumbuhan investasi di berbagai sektor lainnya, yakni e-commerce dan pariwisata.

"Pertumbuhan sektor e-commerce itu besar, sudah dihitung dapat mencapai 60-80 persen per tahun. Untuk investasi lain, yaitu sektor pariwisata, pertumbuhannya sekitar 35-45 persen per tahun," imbuhnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.